| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton | 2024-02-26 21:25:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut, pemerintah akan menambah impor beras pada 2024 sebanyak 1,6 juta juta ton. Dengan demikian, total impor menjadi 3,6 juta ton tahun 2024.
Langkah ini dilakukan menyusul terjadinya kelangkaan beras di berbagai jaringan retail modern. Selain itu, harga beras melambung di ... Berita Selengkapnya |
| Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris' | 2024-02-24 20:54:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pedagang pasar dan pengamat pertanian menyebut kenaikan harga beras yang terjadi sejak empat bulan terakhir hingga menyentuh harga Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium adalah yang 'tertinggi dalam sejarah'.
Akibatnya ratusan warga di berbagai daerah rela antre berjam-jam d ... Berita Selengkapnya |
| Pakar Koperasi: Justru Erick Thohir yang Lakukan Pembubaran BUMN | 2024-02-10 13:33:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) sekaligus pakar koperasi, Suroto merasa di-bully usai melontarkan gagasan pengkoperasian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Gagasan itu dipelintir oleh Menteri BUMN Erick Thohir seakan-akan menjadi agenda pembubaran BUMN.
"Ide pengkoperasian BUMN atau perubahan dari ba ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani | 2024-02-06 02:09:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia berpotensi impor beras sebesar 5 juta ton pada tahun 2024. Komisi IV DPR RI menyoroti tajam soal kebijakan tersebut sekaligus mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani.
Alasan impor beras akibat El Nino juga dinilai tidak memiliki a ... Berita Selengkapnya |
| Kritik Luhut Soal TKA China, Jubir AMIN: Lapangan Pekerjaan Anak Bangsa Semakin Direbut! | 2023-12-31 18:11:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Hasreiza merespons komentar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan soal Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Indonesia yang dinilai lebih mumpuni dalam beberapa bidang.
Hasre ... Berita Selengkapnya |
| Kendalikan Konsumsi, Kenaikan Pajak Produk Rokok Elektronik Berlaku 1 Januari 2024 | 2023-12-30 00:36:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengenakan pajak atas produk-produk rokok elektrik (REL) per 1 Januari 2024 mendatang.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuan ... Berita Selengkapnya |
| Harga Cabai Tembus Rp100 ribu Jelang Akhir Tahun 2023 | 2023-12-29 00:50:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Harga cabai rawit merah terus mengalami kenaikan jelang akhir tahun 2023. Pantauan Tirto di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah tembus Rp100 ribu per kilogram (kg).
Di temui di sela-sela berjualan, salah satu pedagang sayur, Mak Tum (57), mengatakan kenaikan pada komoditas cabai memang sudah sering ter ... Berita Selengkapnya |
| Tarif Cukai Naik 10%, Berikut Daftar Harga Rokok 2024 | 2023-12-19 16:26:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan mengalami kenaikan rata-rata 10 persen per 1 Januari 2024. Secara otomatis, harga jual eceran rokok di Indonesia nantinya juga akan mengalami kenaikan.
Kenaikan CHT berupa sigaret, rokok daun, dan tembakau iris rata-rata sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024, rokok elektrik rata-rata ... Berita Selengkapnya |
| Tok! Jokowi Targetkan Cukai Plastik dan MBDK Rp6,24 Triliun Mulai 2024 | 2023-11-30 17:50:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memasukkan komponen cukai plastik dan cukai minuman manis atau minuman bergula dalam kemasan (MBDK) di APBN 2024. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang diundangkan pada Sel ... Berita Selengkapnya |
| Zulhas Terbitkan Permendag 31/2023, RR: Pedagang Pribumi Dirugikan! | 2023-10-01 22:05:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior, Rizal Ramli menilai kebijakan larangan penggunaan platform media online atau sosial commerce untuk berdagang tidak tepat.
Kritik tokoh yang akrab disapa RR itu disematkan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang telah menerbitkan Permendag 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklan ... Berita Selengkapnya |
|
|
