Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemilu
 
Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Bawaslu: Ada 24 Daerah Rawan Konflik | 2020-02-25 21:36:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis sedikitnya ada 24 daerah rawan dari 270 daerah di Indonesia yang berpotensi terjadi konflik dan persoalan menyangkut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan berlangsung September 2020 mendatang. 24 daerah itu terangkum dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Anggota Ba
...

Pilkada 2020 Jadi Jembatan Menuju Pilkada 2024 | 2020-02-20 14:08:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini menjadi jembatan menuju perhelatan Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024. Diharapkan kualitas Pilkada tahun ini membaik dengan indeks demokrasi yang terus meningkat. Pilkada selalu menjadi ruang bagi partisipasi publik dalam memilih para pemimpin daerah. ...

Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan | 2020-02-16 17:45:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 memuat definisi gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mempunyai regulasi yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi. Hal ini mengikat dan wajib dipatuhi seluruh jajaran KPU, PPK, PPS, PPSL ...

Ini Kata Prof Yusril Soal Polemik Penundaan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Talaud | 2020-01-15 17:51:47

JAKARTA, BeritaHUKUM - Polemik penundaan pelantikan pasangan Elly Enggelbert Lasut dan Mochtar Paraga sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara hasil Pilkada 2018 menjadi perhatian serius pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Lantaran polemik penundaan pelantikan yang berjalan 6 (ena
...

Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak | 2020-01-15 13:35:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga orang ahli menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan pengujian ketentuan mengenai "pemilu serentak" dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 ini digelar pada Senin (13/1/2020), di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Ko ...

Bawaslu Resmi Luncurkan 'SIPS', Sistem Percepatan Penanganan Sengketa Pemilu | 2019-12-18 05:56:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau disingkat SIPS, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (17/12) malam.

Kata Ketua Bawaslu RI Abhan, hadirnya SIPS sebagai layanan informasi berbasis digital ini dalam rangka mempercepat penanganan penyelesaian sengketa yang di
...

Mantan Narapidana Harus Tunggu 5 Tahun Untuk Maju dalam Pilkada | 2019-12-16 05:32:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu lima tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 dibacakan pada Rabu (11/12) lalu di Ruang Sid ...

Lampung Siap Laksanakan Pilkada 2020 | 2019-12-10 19:08:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Zulkifli Anwar usai melakukan pendalaman terkait persiapan dan kesiapan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Provinsi Lampung, menyatakan bahwa Lampung siap untuk melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 mendatang.

Hal itu ia ungkapkan di sela-s
...

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II | 2019-11-19 20:27:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja ke DPRD provinsi. Usulan ini selain untuk menegaskan sistem presidensial, juga memberi hak otonom bagi para bupati dan wali kota.

Mantan Wakil Ketua DPR
...

Legislator Minta Bawaslu Turunkan Persyaratan Pengawas TPS | 2019-11-16 12:35:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid meminta agar Bawaslu RI menurunkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, dengan syarat minimal usia 25 tahun dan minimal pendidikan SMA, menyulitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah mencari orang yang memenuhi persyaratan ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Diskusi KMI: Mendongkrak Ekonomi Indonesia Melalui Omnibus Perpajakan
Kejari Gunungkidul Bersama Bupati Canangkan WBK dan WBBM
Arab Saudi Stop Sementara Kedatangan Jamaah Umroh


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]