|
|||||
| Cegah Korupsi, Ketua DPR Dorong Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai | 2018-04-17 22:41:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, saat ini tren perkembangan sistem transaksi keuangan non tunai mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Peningkatan ini seiring pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi yang berhasil menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat untuk mel ... Berita Selengkapnya |
||||
| Ketua DPR: Politik Biaya Tinggi Merupakan Salah Satu Pemicu Korupsi di Indonesia | 2018-04-06 11:47:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai, politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Oleh karena itu, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi perlu dikaji ulang. |
||||
| Busyro Muqoddas: MK Jangan Mudah Tergoda Suap Sengketa Pilkada | 2018-04-05 11:20:39 | |||||
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja melantik ketua MK periode 2018-2020 yaitu Anwar Usman. Anwar Usman secara resmi dilantik dan mengucap sumpah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pleno khusus di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (2/4). Seperti diketahui, Anwa ... Berita Selengkapnya |
||||
| KPK Diharap Tidak Buat Pernyataan Berpotensi Gaduh | 2018-03-30 08:43:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, kegelisahan dan kecurigaan dikalangan masyarakat. |
||||
| Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terima US$500.000', PDIP Membantah | 2018-03-26 07:27:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam lanjutan sidang perkara korupsi KTP elektronik, hari Kamis (22/3) lalu, terdakwa bekas Ketua DPR, Setya Novanto, mengatakan ia mendengar 'ada uang yang diserahkan kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, masing-masing US$500.000' atau sekitar Rp6,8 miliar. |
||||
| JATAM Dukung KPK Berantas Korupsi Jelang Pilkada agar Rakyat Tidak Salah Pilih | 2018-03-17 17:05:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Reaksi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum atas calon Kepala Daerah yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah mundur penegakan hukum dan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indon ... Berita Selengkapnya |
||||
| Agus Hermanto: Pemberantasan Korupsi Kewenangan KPK | 2018-03-17 16:50:08 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyampaikan bahwa seluruh hak pemberantasan korupsi merupakan kewenangan penuh dari KPK. Apa yang disampaikan oleh KPK tentunya sudah berdasarkan dengan kode etik dan aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak mungkin KPK akan mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai. |
||||
| Taufik Kurniawan Dukung KPK Selidiki Proyek Infrastruktur | 2018-03-13 21:51:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur yang kerap terjadi beberapa bulan terakhir, mengakibatkan muncul adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya. Hal ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Untuk itu, ia pun mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki berbagai proy ... Berita Selengkapnya |
||||
| MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Pemprov Sumsel | 2018-03-12 12:23:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia(MAKI) mengendus dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU Pemprov Sumsel. Laporan MAKI ini berdasarkan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2016 Nomor 39.C/LHP/XVII.PLG/05/2017 tanggal 30 mei 2017 buku III halaman 48 s/d 52. |
||||
| Sekjen HMS: Kepala Daerah Tersandung Korupsi, 'Bobroknya Sistem Birokrasi' | 2018-03-12 09:04:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hardjuno Wiwoho sebagai Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (GHMS) berpandangan terkait sejumlah oknum pejabat kepala daerah yang terus saja ditangkap karena tersangkut kasus Korupsi, akibat 'bobroknya sistem birokrasi'. |
||||
|
|||||
