Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK | 2018-06-05 05:22:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini tim penindakan KPK dikabarkan menangkap tangan Bupati Purbalingga Tasdi (T) yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Purbalingga periode 2015 - 2020.

"Ada tim yang ditugaskan di Purbalingga, a
...

RUU KUHP Tidak untuk Perlemah KPK | 2018-06-02 04:37:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui ada keberatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LSM penggiat anti korupsi terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah dibahas DPR. Salah satunya, RUU ini dianggap memperlemah KPK.

"Saya tegaskan bahwa RUU KHUP ini tidak d
...

KPK Harus Bongkar Dugaan Skandal KTP-el Jilid 2 | 2018-05-31 00:25:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) terkait adanya viral kasus tercecernya KTP elektronik beberapa waktu lalu di jalan di daerah Bogor, menjadi momentum untuk mendorong KPK dapat menelisik dugaan kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) jilid 2 pada 5 tender proyek yang dilakukan K ...

Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar | 2018-05-30 20:58:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan secara de facto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan sebagai lembaga permanen dan seharusnya independen. Namun menurut Fadli, kenyataan yang bisa dilihat pada saat ini adalah tugas dan fungsi KPK masih disetir oleh pihak tertentu dan sarat dengan konflik kepentingan pengua ...

JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono | 2018-05-22 17:46:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendalami aliran dana dari dugaan hasil korupsi proyek pengadaan KTP-el, kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Upaya itu dilakukan dengan cara menanyakan kepada terpidana kasus korupsi proyek pengadaan K
...

Aliran Dana BI Diduga Mengalir ke Panja BLBI di DPR | 2018-05-18 10:50:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (Sekjen LPEKN), Harjuno Wiwoho mengungkap ada dugaan aliran dana dari Bank Indonesia (BI) ke beberapa panitia kerja (Panja) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Hardjuno menegaskan bahwa penyidi
...

Nama Megawati Terselip dalam Surat Dakwaan Kasus BLBI | 2018-05-16 07:49:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Nama Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri turut disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Surat dakwaan itu tercatat atas nama terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pada surat dakwaan tersebut, Megawati d
...

Tersangka Kasus Korupsi BLBI Diadili, Potensi Kuat Kotak Pandora Mega Skandal Korupsi Terbuka | 2018-05-15 04:25:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perdana kasus tindak pidana korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) atas tersangka eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada Senin (15/5). Adapun tersangka Syafruddin Temenggung untuk diadili dan kotak pandora awal mega skandal ko ...

MA Vonis Kasus Mega Pungli TPK Palaran dan Komura Samarinda, Gafar 12 Tahun dan Abun 6 Tahun Penjara | 2018-05-03 11:47:27

SAMARINDA, Berita HUKUM - Vonis bebas yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda terhadap para terdakwa kasus mega pungli TPK Palaran dan Komura Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) dibatalkan oleh Majelis Hakim dalam sidang Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum beberapa bulan lalu.

Informasi yang diperoleh pewarta BeritaHUK
...

Kenapa Nama Politisi PDIP Tidak Ada Dalam Vonis Novanto? | 2018-04-25 10:08:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak adanya nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di dalam amar putusan Setya Novanto dipertanyakan.

Padahal di dalam dakwaan, sejumlah nama kader banteng gemuk disebut menerima duit hasil korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Pertanyaan itu disampaikan tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri.
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Soal Tarif Integrasi Tol JORR Rp 15.000, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
Rachmawati Soekarnoputri: Jokowi Jauh dari Trisakti, 2019 Harus Ganti Presiden!
TNI Miliki Peran Penting Dalam Sukseskan Program Nasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]