|
|||||
| Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa | 2019-09-19 20:02:24 | |||||
 |
GUNUNG MAS, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Gumas) provinsi Kalimantan Tengah dibawah komando Koswara, bergerak cepat, melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi sebesar Rp 700 juta dengan terdakwa Andreas Arpenodie, selaku Kepala desa (Kades) Bereng Jun, Gunung Mas. |
||||
| KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka | 2019-09-19 03:39:15 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 2014-2019, Imam Nahrawi (IMR) dan asistennya Miftahul Ulum (MIU) sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018. ... Berita Selengkapnya |
||||
| UUD KPK, Prof OC Kaligis: Berdasarkan Pancasila | 2019-09-17 18:56:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mensahkan Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa 17 September 2019 ini, membuat KPK memiliki dewan pengawas hingga kewenangan bisa membuat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) suatu kasus yang sedang ... Berita Selengkapnya |
||||
| Rapat Paripurna DPR Tetapkan Capim KPK | 2019-09-17 06:46:45 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lima calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI. Kelima capim KPK mendapat persetujuan dari para Anggota DPR RI sekaligus tampil di hadapan Rapat Paripurna DPR untuk pertama kalinya setelah dipilih oleh Komisi III DPR RI. |
||||
| Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK | 2019-09-16 06:45:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo mengaku menolak sejumlah poin dalam draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat. |
||||
| DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023 | 2019-09-13 08:25:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si., sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. |
||||
| Johanis Tanak: 'Mungkin' SP3 Perkara Eks Gubernur Aminuddin dan Tidak Ada Intervensi | 2019-09-12 22:36:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Pimpinan KPK dari unsur Kejaksaan RI, Johanes Tanak membeberkan surat rahasia yang disampaikan oleh KPK ke Komisi III DPR. Tanak membeberkan itu ketika salah seorang anggota Komisi III DPR Arsul Sani menanyakan isi surat dari KPK yang bersifat rahasia ketika uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota DPR di Gedung ... Berita Selengkapnya |
||||
| Dr Djonggi Simorangkir: Bukan Cuma KPK, Jaksa dan Hakim Juga Perlu Diperhatikan | 2019-09-10 21:44:15 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut hirarki penegakan hukum ini, mulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim, juga perlu diperkuat bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperkuat. Sedangkan ketiga lembaga penegakan hukum lainnya itu saat ini terkesan diabaikan. |
||||
| Perlu Kesepahaman DPR dengan Pansel Capim KPK | 2019-09-10 06:30:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon Junaidi Mahesa mengungkapkan, membangun kesepahaman antara DPR dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK sebagai perpanjangan tangan Presiden, penting dilakukan. Karena selama ini KPK seolah-olah tidak satu frekuensi dengan legislatif ataupun eksekutif, padahal dalam membangun ne ... Berita Selengkapnya |
||||
| 2 Direksi Ditangkap KPK, PTPN III Terkuak Punya Utang Rp 42 Triliun | 2019-09-08 13:15:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III menjadi sorotan setelah dua direksinya ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap distribusi gula. Keduanya adalah Direktur Utama PTPN III Dolly P. Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana. |
||||
|
|||||
