| White Crime |
 |
|
| |
| Mafia Pangan Harus Diberantas | 2019-11-12 11:58:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan bahwa keberadaan mafia pangan harus diberantas secara tuntas. Karenanya ia memberikan dukungan kepada seluruh jajaran Kementerien Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk bersikap tegas dalam memberantas mafia pangan.
Ia mengakui keberadaan ... Berita Selengkapnya |
| Hakim Tipikor Vonis Bebas Mantan Bos PLN Sofyan Basir | 2019-11-04 23:16:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (4/11).
Sementara tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.
"Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Sofyan Ba ... Berita Selengkapnya |
| Sambangi KPK, Kapolri Idham Azis Perkuat Sinergitas Pencegahan Korupsi | 2019-11-04 18:21:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan bahwa Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus sama-sama membangun sinergitas terkait dengan pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Kapolri Idham Azis usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selata ... Berita Selengkapnya |
| Novel Baswedan: Revisi UU KPK, Beberapa Butir Sengaja Dibuat untuk Mematikan KPK | 2019-11-02 20:56:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di akhir bulan Oktober, tepatnya pada Kamis (31/10) kemarin dilangsungkan Diskusi Publik dengan tajuk, 'Korupsi Dilemahkan, Demokrasi Dibungkam. Jokowi Jilid 2, Mau Seperti Apa?' bertempat di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun Jakarta Timur yang dihadiri ratusan mahasiswa/i.
M. Abdul Basit, selaku modera ... Berita Selengkapnya |
| PMIB Dukung Keputusan Pemerintah Soal Revisi UU KPK dan RKUHP | 2019-10-28 12:32:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan pemerintah Indonesia mengenai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung elemen masyarakat Maluku. Menurut Ketua Pemuda Maluku Indonesia Bersatu (PMIB) cabang Jakarta Selatan, Ferdinand Lasatira apapun keputusan pemerintah terkait UU tersebut, dipercaya merupakan yang terbaik.
"Baik bagi ma ... Berita Selengkapnya |
| Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor | 2019-10-21 16:42:39 |
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Kabupaten Bogor diduga sudah terjangkit 'virus' DNA koruptor. Menyindir mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) yang terjerat beberapa kasus korupsi, Partai Gerindra pun mengingatkan bahaya DNA koruptor di lingkungan Kabupaten Bogor.
Adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten ... Berita Selengkapnya |
| Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks | 2019-10-20 08:17:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -Rekaman kamera pengawas di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 7 April 2017 mengungkap dugaan perusakan buku laporan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik pengusaha Basuki Hariman, terpidana penyuap hakim konstitusi Patrialis Akbar.
Video itu didapatkan dan ditayangkan sejumlah media massa yang tergabung ... Berita Selengkapnya |
| KPK Tetapkan 3 Tersangka dari OTT Kasus Proyek Jalan Rp 155,5 Milyar di Kaltim | 2019-10-18 09:45:50 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka dari kegiatan tangkap tangan di Kalimantan Timur dan DKI Jakarta pada Selasa, 15 Oktober 2019. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dengan pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2018-2019.
Terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) ole ... Berita Selengkapnya |
| BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi | 2019-10-17 23:40:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah disahkan DPR sudah resmi berlaku pada hari ini, Kamis (17/10).
Meski belum ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), UU hasil revisi itu secara otomatis akan berlaku terhitung 30 hari sejak disahkannya. Hal itu sesuai aturan di pasal ... Berita Selengkapnya |
| Aktivis Unpam Dorong Mahasiswa Tolak UU KPK Lewat Judicial Review | 2019-10-17 21:10:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) Leo Purnama Aji menilai, selain turun ke jalan, penolakan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi dengan jalur lainnya harus dilakukan dan dikawal. Seperti melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi maupun legislative review.
Kedua upa ... Berita Selengkapnya |
|
|
