Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
UU Cipta Kerja: Mendobrak Kelambanan Birokrasi | 2020-10-19 17:42:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Menyikapi polemik hebat soal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR pada 5 Oktober lalu. Ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Dr. A. Prasetyantoko mengatakan ada dua hal yang menjadi fokus perdebatan, yaitu soal proses penyusunan dan substansinya. Dari sisi proses, kritik tertuju pada dinamika yang di ...

Jaksa Tangkap dan Eksekusi Seorang Terpidana Kasus Korupsi Dapen PT Pupuk Kaltim di Bali | 2020-10-16 10:17:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus) kala itu menetapkan 6 orang terdakwa kasus dugaan tindak pidana Korupsi dana yayasan pensiun (Dapen) PT Pupuk Kalimantan Timur (PT Pupuk Kaltim). Ironisnya, dari 6 orang itu, terjadi perbedaan putusan karena 4 orang lainnya perkaranya masih berpr ...

Busyro Muqoddas: KPK Dimutilasi Tuntas oleh Pemerintah | 2020-10-04 07:53:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai KPK pada periode ini berhasil secara tuntas dimutilasi pelbagai kewenangannya oleh pemerintah selepas Undang-undang KPK direvisi.

Hal itu ia sampaikan saat membandingkan pelbagai temuan data terkait fenomena penyimpangan dukungan para cukong dalam gel
...

Penyidik KPK Nilai Izin Dewan Pengawas Hambat Proses Penegakan Hukum | 2020-09-25 04:32:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan mengenai izin Dewan Pengawas dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dinilai akan melemahkan proses penegakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan oleh Penyidik KP ...

Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC | 2020-09-24 02:54:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap, agar sejumlah tersangka yang terjerat dalam kasus Djoko Tjandra bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC).

"Kami berharap sejumlah tersangka yang terjerat kasus tersebut, yakni Anita Kolopaking, Pinangki Sirna Malasari, dan A
...

Kejari Karo Berhasil Tangkap DPO Terpidana Kasus Korupsi Alkes | 2020-09-23 02:03:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa eksekutor bersama tim Intelijen Kejaksaan Negeri Karo berhasil menangkap, Parlaungan Hutagalung. Seorang terpidana yang juga masuk DPO karena kasus korupsi alat-alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe, Kabupaten Karo, di Provinsi Sumatra Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Denny Achmad men
...

Emir Moeis Tidak Cukup, KPK Harus Tuntut Korporasi yang Terlibat Korupsi PLTU Tarahan | 2020-09-18 13:37:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Delapan tahun setelah Emir Moeis divonis bersalah, kajian terbaru mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi tender proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU) Tarahan di Provinsi Lampung. Ironisnya, oknum-oknum yang diduga kuat bersalah ini masih bebas berkeliaran dan tidak dimintaka ...

Kejaksaan Tangkap Mantan Dirut TransJakarta di Apartemen Mediterania | 2020-09-05 11:41:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim gabungan Amc Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) akhirnya berhasil menangkap mantan Direktur Trans Jakarta, Donny Andy Sarjadi Saragih, di Apartemen Mediterania Jakarta Utara pada Jumat (4/9) malam.

"Sebelumnya tim mendapat informasi bahwa DPO pada Hari Jum
...

Kemendagri dan KPK Dukung Penuh Stranas Pencegahan Korupsi | 2020-09-02 13:09:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama pimpinan KPK Alexander Marwata mengupayakan agar transparansi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berlangsung transparan, artinya terbuka untuk masyarakat umum sehingga tidak memicu terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dibahas pada ra ...

Sidang Dugaan Korupsi Lahan TPA Dokan Karo, Saksi Candra Tarigan Mangkir | 2020-08-26 13:19:48

KARO, Berita HUKUM - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara, kembali di gelar di ruang Cakra VIII Pengadilan Negeri Medan, Senin (24/8).

Dalam perkara yang disidangkan tersebut Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?
PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI
Indonesia Masuk Top 10 'Tukang Utang', Iwan Sumule: Kalau Kata Jokowi, Masih Lebih Baik Dari Negara Lain
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Mardani Kasih Rapot Merah Terhadap Satu Tahun Jokowi-Amin
Pimpinan MPR ke TNI: Waspadai Ancaman terhadap Ideologi Bangsa
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
TGPF Intan Jaya: Diduga KKSB Dibalik Kasus Pembunuhan terhadap 1 Warga Sipil dan 2 Personel TNI
IPW: Baku Hantam Sesama Polisi Sangat Memalukan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]