Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Polda Terima Limpahan Penanganan Kasus OTT Rektor UNJ dari KPK | 2020-05-23 17:04:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya menerima limpahan penanganan perkara dugaan tindak Pidana Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada Pegawai Kemendikbud RI.

Pelimpahan perkara tersebut diterima oleh Direktur Reskrimsus Polda Metr
...

Forluni UNJ: Usut Tuntas Kasus Gratifikasi THR Rektor | 2020-05-23 05:11:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Citra Universitas Negeri Jakarta kembali tercoreng. Instansi sebagai Lembaga Pencetak Guru di Indonesia kini menghadapi kasus gratifikasi THR yang melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kasus tersebut diduga berasal dari Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin unt
...

Baru 280 Daerah Perbarui DTKS, KPK Minta Validasi Data Penerima Bansos | 2020-05-21 03:21:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bantuan sosial terutama terkait dengan masa pandemik Covid-19 di beberapa daerah. Masalah utamanya berkaitan dengan belum ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbaui di sejumlah daerah.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan
...

KPK Minta Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan | 2020-05-16 03:57:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah meninjau kembali keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang menjadi temuan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Keseh ...

Cegah Korupsi, Sektor Swasta Harus Lakukan Terobosan | 2020-05-13 02:30:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Definisi korupsi di Indonesia diakui masih terkungkung dalam definisi yang terbatas. Kadang korupsi hanya dipahami sebagai bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan negara di sektor publik yang hanya melibatkan pejabat publik. Pada kenyataannya, korupsi bisa ditemukan dalam sektor apapun, baik sektor publik mau ...

Benturan Kepentingan dan Fenomena Korupsi Anak Muda | 2020-05-06 19:54:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Benturan kepentingan atau conflict of interest bisa jadi langkah awal perilaku koruptif. Hampir seluruh kasus korupssi yang ditangani KPK mengandung unsur benturan kepentingan yang motifnya adalah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Perbincangan mengenai benturan kepentingan ini mengemuka dalam diskusi daring tentang
...

Kejari Kuansing Tetapkan 5 Orang Tersangka Kasus Dugaan Korupsi APBD 2017 | 2020-04-14 18:58:06

RIAU, Berita HUKUM - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) Hadiman SH MH menyatakan telah menetapkan lima orang tersangka, namun belum menjebloskannya kedalam penjara. Walaupun mereka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Kuansing tahun 2017, dengan kerugian negara sebesar Rp.10,4 miliar.

"Kejari Kuan
...

KPK Harus Cepat Dalami Fakta Sidang Soal Pertemuan Wahyu Setiawan Dan Sekjen PDIP | 2020-04-14 08:53:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta merespon cepat atas fakta persidangan saksi untuk terdakwa Saeful Bahri.

Begitu arahan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar pasca menyaksikan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam perkara dugaan suap
...

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19 | 2020-04-06 19:39:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Gufron menegaskan pembebasan narapidana harus menekankan pada prasyarat keadilan dan memperhatikan tujuan pemidanaan.

"Kami tegaskan, napi korupsi selnya tidak penuh sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan pembebasan terhadap mereka," katanya, Sabtu (4/4).

Dia menyampaik
...

ICW: KPK di Bawah Kepemimpinan Firli Bahuri Minim Prestasi, Surplus Kontroversi | 2020-03-28 06:10:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Tepat pada pekan ini genap 100 hari lima orang Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terpilih memimpin lembaga anti rasuah itu. Alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya, justru yang dihasilkan adalah berbagai kontroversi.

Karena itu pula, kepercayaan publik terha
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
Volume Sampah Saat Lebaran di DKI Jakarta Capai 2.195 Ton
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]