Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Gempa
Zulkifli Kritik Istana Soal Gempa NTB: Bencana Kok Hitung Untung-Rugi
2018-08-22 06:07:57

Ilustrasi. Menyatukan hati dalam cinta dan solidaritas untuk korban gempa di Lombok. Semoga semakin banyak yg terlibat gerakan berkah berjamah ini Duka Lombok, Duka Bangsa, Duka seluruh rakyat Indonesia #PrayForLombok.(Foto: @ZUL_Hasan)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah pusat belum menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional. Hal tersebut dikritik Ketua MPR RIsekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"Saya tadi usulkan dengan pemerintah mereka daerah terbatas, memang ada anggaran BNPB. Tapi, kalau bencana daerah itu kan nggak sekuat bencana nasional. Menseskab mengatakan takut merugikan karena nanti pariwisata tidak akan datang. Saya bilang ini bencana alam kok masih hitung untung-rugi?" ujar Zulkifli saat memberikan tausiah di acara 'Momentum Taubat Nasional Pesan Bencana Lombok untuk Indonesia' di Jl Tebet Raya, Jaksel, Senin (20/8).

"Menurut saya, bencana ini sudah nasional, sehingga bantuan itu akan cepat dari pusat, namanya Basarnas tapi tentu pemerintah yang punya tanggung jawab besar," sambungnya.

Zulkifli membandingkan dengan peristiwa lainnya. Ia membandingkan terkait penetapan status bencana nasional pasca-erupsi Gunung Sinabung.

"Mungkin pertama dianggap belum terjadi apa-apa, sekarang pun saya kira respons pemerintah juga tidak sedahsyat waktu terjadi letusan Gunung Sinabung. Sinabung itu bencana nasional, rumah itu diganti, setiap pengungsi dapat jatah, jadi penanganan luar biasa," kata Zulkifli.

Dia pun menceritakan saat kunjungannya ke korban Gunung Sinabung. Dia melihat respons pemerintah menghadapi korban gempa di Lombok berbeda dengan korban Sinabung, yang diberi anggaran besar saat itu.

"Saya berkali-kali ikut di Sinabung, itu rumah diganti masing-masing rumah Rp 50 juta. Kemudian uang hariannya ada Rp 80 ribu atau Rp 100 ribu per orang. Kemudian pengungsi itu juga diberdayakan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya padat karya; bangun rumah kembali dan lainnya," tutur dia.

"Mendoakan saudara2ku di Lombok semoga diberikan kesabaran, ketabahan & kekuatan. Semoga semua selamat & tak ada lagi jatuh korban #PrayForLombok"

"Ayo bareng2 kita fokus bantu & doakan saudara2 kita di Lombok ya.. #PrayForLombok
" tulis Zulkifli Hasan pada media sosial akun twitternya @ZUL_Hasan.

NTB sebelumnya diguncang gempa berkekuatan 7 SR pada 5 Agustus dan 6,9 SR pada 19 Agustus.Dampak gempa 548 orang meninggal dunia, 1.353 orang luka-luka, 412.000 orang mengungsi. 71.962 rumah rusak, 52 fasilitas kesehatan rusak, 671 fasilitas pendidikan rusak, 128 tempat ibadah rusak dan banyak kerusakan fisik lainnya. Kerusakan dan kerugian sementara akibat gempa di NTB mencapai lebih dari Rp 7,45 trilyun.((zap/dkp/detik/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Gempa
Dansatgas Kogasgabpad Tinjau Tempat Pengungsian Warga Lombok Timur
Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal
Tim Psikologi TNI Kogasgabpad Bantu Pulihkan Trauma Warga Lombok
Pemerintah Diminta Revisi Inpres 5 Tahun 2018
TNI Bangun Rumah Percontohan di Desa Topang Lombok Utara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]