Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Yusril Ihza Mahendra
Yusril Segera Uji Material Soal Masa Cekal
Thursday 25 Aug 2011 17:11:21

Yusril Ihza Mahendra.(Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ada saja yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra. Tidak hanya mendaftarkan gugatan kedua ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, ia juga akan mendaftarkan permohonan uji materil kepada Mahkamah Agung (MK) atas Pasal 97 ayat (1) UU Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian yang berkaitan dengan masa cekal.

Yusril melalui rilis yang disebabrkan kepada media, menyatakan pengajuan uji materil itu dimaksudkan, agar nantinya Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dapat memperpanjang cekal yang ada sekarang. Pasal itu menyebutkan bahwa pejabat berwenang, termasuk Jaksa Agung, dapat mencegah orang ke luar negeri paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama enam bulan.

Ketentuan itu, menurut Yusril, lebih buruk dibandingkan dengan ketentuan yang sama dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang sudah dicabut beserta peraturan pelaksananya. "Saya mohon MK menyatakan frasa 'dapat diperpanjang setiap kali paling lama 6 bulan' bertentangan dengan asas negara hukum dan asas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan karena itu saya mohon MK membatalkannya dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," beber Yusril.

Pasal 97 ayat (1) UU Nomor 6/2011 itu memberi peluang kepada pejabat berwenang, termasuk Jaksa Agung, untuk mencekal orang seumur hidup, dengan cara memperpanjangnya setiap enam bulan sekali tanpa batas berapa kali boleh memperpanjangnya.

Tak adanya aturan perpanjangan hing aberapa kali, sudah sangat jelas jelas melanggar asas negara hukum. Sebab, bisa membuat pemerintah bertindak sewenang-wenang dan melanggar asas kepastian hukum karena seseorang tidak tahu sampai kapan dia akan dicekal. .

"Kalau argumen saya dapat meyakinkan majelis hakim MK, maka Jaksa Agung takkan dapat mencekal saya lebih dari enam bulan. Jadi, walaupun nanti saya kalah lagi di PTUN dalam gugatan kedua, mungkin Jaksa Agung tidak bisa lagi memperpanjang cekal yang ada sekarang ini," tutur Yusril yang merasa sudah menang melawan jaksa agung. (mic/wmr)


Share : |

 
Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra Mengklarifikasi Dirinya yang Dituding Pengkhianat
Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Khusus Kasus Habib Rizieq Shihab
Yusril Menyambut Baik Tawaran Rizieq Membentuk Forum Rekonsiliasi dengan Pemerintah
Yusril: Salah Mengambil Kebijakan, Aksi 4 November Bisa Bermuara Ke Presiden
Gagal 'Nyalon', Ini Ucapan Yusril kepada Cagub yang Akan Bertarung di Pilkada DKI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya
Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]