Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
Waspadai Inflasi Akibat Gejolak Harga Pangan
2018-01-25 10:59:02

Ilustrasi.Inflasi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Muharram mengungkapkan polemik impor 500 ribu ton beras menjadi sinyal dari ketidakmampuan pemerintah mengelola kebutuhan pangan nasional. Dampak yang akan dirasakan ekonomi akibat carut marut ini ialah melonjaknya inflasi selain tentu saja tergerusnya daya beli petani. Pemerintah harus waspada terharap polemik tersebut.

"Kita semua paham bahwa beras bukan hanya terkait dengan petani tetapi kemiskinan, inflasi, hingga suku bunga. Data BPS menyebutkan bahwa komoditas beras menyumbang sekitar 20 persen dari garis kemiskinan. Artinya, saat harga beras naik maka kemiskinan akan melambung," ungkap Ecky dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/1).

Peranan beras dalam struktur inflasi, lanjut Ecky juga sangat dominan melalui inflasi harga barang bergejolak (volatile food). Inflasi tinggi akan memicu suku bunga tinggi dan memperburuk daya saing ekonomi. Thailand memiliki daya saing ekonomi lebih baik dari Indonesia karena ditopang oleh inflasi rendah, terutama inflasi pangan.

"Meski sudah muncul fakta-fakta yang demikian, pemangku kepentingan tetap berani menyebutkan stok beras aman. Memang, di atas kertas data stok aman, tetapi fakta di lapangan telah menunjukkan lonjakan harga. Indonesia 'seperti' bukan lagi negara agraris karena kebutuhan pangan telah dipasokan dari lahan negara lain. Kita mengimpor beras dari Thailand, Vietnam dan Pakistan yang luas lahan pertaniannya lebih sempit dari Indonesia," ujar legislator asal Jawa Barat ini.

Ecky menambahkan persoalan pemenuhan pangan sangat kompleks, mulai dari penurunan luas lahan produktif (konversi ke lahan nonproduktif), sarana produksi pertanian, pembiayaan, hingga masalah harga pasar. Berbagai kondisi tersebut bermuara pada relatif buruknya kesejahteraan petani. Nilai tukar petani cenderung turun karena harga yang diterima petani lebih murah dari harga yang harus dibayar.

"Situasi yang demikian semakin rumit karena jamaknya kebijakan instan yang ditempuh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Padahal kita telah menganggarkan fungsi ketahanan pangan sejumlah Rp 105 T dalam APBN 2017. Ini menunjukan tidak efektif kinerja pemerintah dalam bidang ini." tutup Ecky.

Sebagaimana diketahui, anggaran Rp 105 triliun tersebut tersebar di Kementerian Pertanian (Rp 24,1 triliun); Kementerian Kelautan Perikanan (Rp 6,4 triliun); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp 10,7 triliun) dan Kementerian Sosial (Rp 1,7 triliun). Sementara itu anggaran non K/L mencapai Rp 62,4 triliun. Pada 2018, data ketahanan pangan mengalami penurunan menjadi Rp 99,1 triliun dimana anggaran di kementerian meningkat menjadi Rp 52,3 triliun; sedangkan anggaran non K/L turun menjadi Rp 46,8 triliun. Penurunan paling signifikan terjadi pada subsidi pangan, dari Rp 19,8 triliun (APBN-P 2017) menjadi Rp 7,3 triliun).(hs/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Beras
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Data Kebutuhan Beras Antar Kementerian Tidak Sinkron
Komisi IV DPR Prihatin Cadangan Beras Pemerintah Minus
Waspadai Inflasi Akibat Gejolak Harga Pangan
Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jabat Dewan Pengarah BPIP, Megawati, Mahfud MD, Said Aqil, Syafii Maarif Bergaji Rp 100 Jutaan?
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]