Wakil" /> BeritaHUKUM.com - Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
2020-08-08 01:03:49

Ketua Fraksi Partai Demorkat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPP Partai Demokrat menyesalkan pihak-pihak yang terkesan "kebakaran jenggot" karena pernyataan Ketua Fraksi Partai Demorkat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terkait kondisi perekonomian nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tumbuh rata-rata 6 persen.

Wakil Sekjen Partai Demorkat Jansen Sitindaon mengatakan seharusnya pemerintah dengan kewenangan ektra power karena didukung UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dapat membuahkan hasil. Bukan justru terkesan lempar kesahalahan atas kegagalan mengelola ekonomi nasional dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

"Sudah berjalan hampir 6 bulan (UU 2/2020 berlaku), mestinya adalah sedikit tanda-tanda kemenangan kecil lah yang kita rasakan. Tapi faktanya tidak," kata Jansen Sitindaon kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (7/8).

Bahkan kata Jansen, dalam kondisi terkini dalam penanganan Covid-19 pun pemerintah tidak mampu berbuat banyak sekalipun sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar.

"Angka Covid-19 malah terus naik, tidak pernah sekalipun turun. Padahal dana untuk sektor kesehatan sudah besar. Bahkan di sisi lain ekonomi kita juga terus merosot, ambles. Harusnya ini jadi cermin bagi pemerintah. Bukan malah partai-partai pendukung pemerintah kebakaran jenggot dengar pernyataan Mas Ibas," jelasnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi setiap kepemimpinan berbeda-beda. Karena itu, seharusnya pemerintah termasuk partai-partai pendukungnya saling membahu mengupayakan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Meskipun, terkait kondisi ekonomi nasional jauh sebelum pagebluk Covid-19 faktanya terus melemah.

"Jauh sebelum badai Covid-19 menerpa, trend ekonomi kita dibawah pemerintahan ini memang terus turun. Itu fakta," tegasnya.

"Mau dituduh macem-macem pun, faktanya di masa SBY rata-rata pertumbuhan ekonomi kita 6 persen. Dan semua ikut menikmati termasuk yang ikut mencibir saat ini," katanya.

"Sedangkan yang katanya hebat cuma mentok 5 persen. Tak pernah sekalipun 6 persen selama 6 tahun ini. Kalau gagal tak usahlah kita sibuk ngumpulin seribu alasan. Lebih baik instropeksi diri," imbuh Jansen.

Selain itu, Jansen juga mengingatkan saat awal pemerintahan Presiden Joko Widodo bahwa era SBY meninggalkan 'warisan' anggaran negara yang cukup besar.
"Perlu diingat, Pak Jokowi bisa membangun seperti sekarang ini ya karena diwarisi anggaran yang tinggi dari pemerintahan SBY. Coba kalau anggarannya sebesar yang ditinggalkan Ibu Mega, bisa bangun apa?" tekannya.

Lebih jauh daripada itu, Jansen menyatakan terkait infrastruktur di era SBY itu tidak hanya berorientasi pembangun infrastruktur fisik. Tetapi juga membangun kehidupan lain.

"Bahkan rakyat masih bisa menikmati subsidi dimasa susah. Utang pun tidak sebengkak sekarang. Tak mungkin ada presiden tidak membangun infrastruktur selama menjabat, ada-ada aja. Seperti Indonesia baru ada dimasa pemerintahan ini saja," pungkasnya.(fa/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
Usai Hina SBY, Guru Besar USU Sebut AHY Bodoh Sekali
 
Sohibul Anshor: SBY Kritik Rezim Sesuatu yang Lazim dalam Rivalitas Politik
 
Demokrat: Hati-hati pada 3 Orang yang Seolah-olah Mewakili Istana
 
Usung Nur Azizah-Ruhamaben, Sejumlah Kader Demokrat Alihkan Dukungan
 
Bamsoet Ajak AHY Gotong Royong Atasi Persoalan Bangsa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Indonesia Diminta Tetapkan Organisasi Papua Merdeka, OPM sebagai Teroris
Susanti Agustina: Pengacara Keluarga Korban Pesawat Jatuh
Raffi Ahmad akan Jalani Sidang Perdana 27 Januari 2021 di PN Depok
Joe Biden Umumkan Paket Stimulus Ekonomi AS termasuk Tunjangan Rp20 Juta Per Warga
Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Untitled Document

  Berita Utama >
   
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU
Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan
SBY Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN, Jangan Berlindung di Balik UU
Diviralkan dr Tirta dan Dilaporkan PT BF, 3 Pemalsu Hasil Swab PCR Covid-19 Ini Akhirnya Dibekuk Polisi
Polri: Densus 88 Tembak Mati 2 Terduga Teroris di Makassar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]