Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Garam
Warga Demo karena Jokowi Sebut Garam Madura 'Hitam': Kami Telah Dibunuh di Negeri Sendiri
2019-08-31 00:09:18

Petani garam lakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumenep,atas pernyataan Jokowi yang dinilai mendiskreditkan kualitas garam Madura.(Foto: Istimewa)
MADURA, Berita HUKUM - Massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam Sumenep (HMPGS) turun ke jalan melakukan aksi protes di depan gedung kantor DPRD Sumenep, Jumat (30/8). Mereka kecewa dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat datang ke Desa Nunkurus, Kupang dan NTT pada 21 Agustus 2019 lalu, yang dinilai mendiskreditkan garam Madura.

Warga menuntut DPRD Sumenep untuk meminta Pemerintah Pusat meminta maaf pada masyarakat Madura atas pernyataan Jokowi itu. Warga menilai sampel yang diperoleh jokowi tidak sesuai dengan kualitas asli garam Madura dan meminta Jokowi untuk datang langsung ke Madura dan melihat sendiri kualitasnya.

"Kami di sini sudah melakukan produksi garam dari zaman ke zaman. Kami minta cabut pernyataan Presiden Jokowi bahwa garam kami hitam," kata Andy ahmadi, Korlap aksi.

Puluhan massa aksi ini meminta DPRD Sumenep keluar untuk menemui putra petambak garam yang sedang berlangsung menyampaikan aspirasi petambak garam, dan meminta untuk menyatakan sikap yang sama bahwa tidak seperti pernyataan presiden jika garam Madura hitam tak berkualitas.

"Tolong temui kami untuk menyatakan sikap dan menyurati Presiden RI bahwa garam kami katanya jelek dan bahkan hitam. Itu tidak hanya sekali, tapi kami petambak garam Sumenep Madura telah dihina oleh Presiden RI. Kami telah dilumpuhkan, kami telah dibunuh di negeri sendiri," teriak lantang sambil menuding gedung DPRD Sumenep.

Warga menyebut pemerintah pusat telah melupakan sejarah.

Petani garam sumenep Madura sudah memproduksi garam, bahkan sebelum Indonesia ada sebagai negara.

"Buyut kami sudah petani garam dan kualitas garam kami sudah terbukti penyuplai garam nasional adalah Madura," teriak Sutri, salah satu peserta aksi.

Ketua DPRD Sumenep sementara, Abdul Hamid Ali Munir, menyambut baik kedatangan massa aksi dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan warga tersebut.

"Terjadi kesalahpahaman pernyataan yang dilakukan oleh bapak Presiden Jokowi bahwa garam Madura dianggap kualitasnya rendah. Saya secara pribadi menyatakan bahwa garam Sumenep itu kualitas ekspor," tukas Hami saatmenemui massa aksi.

Politisi PKB ini berjanji akan melakukan komunikasi berbagai pihak terkait pernyataan Jokowi ini.

"Koordinasi dengan pemerintah yang ada atas, mulai dari provinsi hingga pusat," janjinya.(ahs/TribunMadura/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Garam
Warga Demo karena Jokowi Sebut Garam Madura 'Hitam': Kami Telah Dibunuh di Negeri Sendiri
Petani Garam Jawa Timur dan Jawa Tengah Menjerit, Harga Jual Anjlok
Henry Indraguna: Diduga Pemda Kupang Mempersulit Perizinan Industri Garam PT PKGD
Pemerintah Didesak Cabut PP No. 9 Tahun 2018
Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]