Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pasal 33 UUD
Wamenkumham Tuding Kepala Daerah Khianati UUD 1945
Friday 30 Mar 2012 19:46:33

Denny Indrayana (Foto: Yustisi.com)
JAKARTA (BertaHUKUM.com) – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menyesalkan sikap yang ditunjukkan sejumlah kepala daerah, khususnya yang ikut menolak kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi. Sikap itu dianggapnya telah mengkhianati amanah UUD 1945.

"Tidak menjalankan atau menentang kebijakan nasional bukan saja membahayakan sistem presidensial, tetapi juga merusak sendi-sendi dasar negara kesatuan, dan melanggar UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya," kata Denny dalam pernyataan tertulisnya yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (30/3).

Menurut dia, kepala daerah harus sadar bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensial yang mewajibkan kepala daerah tunduk terhadap kebijakan Presiden. Setiap kebijakan Presiden yang merupakan kebijakan nasional harus diikuti dan dilaksanakan setiap kepala daerah. "Kalau kepala daerah menentang, berarti melanggar UUD dan peraturan UU lainnya yang dapat diberi sanksi sesuai ketentuan yang ada dalam UU Pemerintahan Daerah," ujar dia.

Apalagi, tambah dia, kalau kepala daerah itu lebih memilih kebijakan partainya dari pada kebijakan nasional. Hal demikian makin menunjukkan bahwa yang bersangkutan hanya mengedepankan kepentingan partai ketimbang kepentingan bangsa dan Negara. “Ada sanksinya sepertinya dalam UU Pemda itu," tabdasnya.

Dihubungi terpisah, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari justru menyesalkan sikap Wamenkumham Denny Indrayana itu. Sepertinya mantan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu tidak paham UUD 1945. “alam Pasal 28 UUD 1945 secara tegas menjamin hak tiap WNI untuk bebas berorganisasi dan menyatakan pendapatnya,” ujar anggota Komisi III DPR ini.

Kehendak pemerintah untuk menaikkan harga BBM, lanjut Eva, justru bertentangan dengan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003. Apalagi kebijakan pemerintah ini berpotensi menyengsarakan rakyat. “Sudah pasti ini sikap inkonstitusional, makanya PDIP sedang menjalankan perintah konstitusi sesuai Pasal 33 UUD 1945," tandasnya.(gnc/spr/rob)


 
Berita Terkait Pasal 33 UUD
 
Bagir Manan: Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Secara Benar
 
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
 
Wakil Ketua MPR: Politik Tak Boleh Semena-Mena
 
Waspadai Pembentukan Holding BUMN Perbankan
 
Wakil Ketua DPR: Pemerintah Keliru Tafsirkan Pasal 33 UUD 45
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]