Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Islam
Wakil Ketua MPR: Paham Sejarah Agar Tak Abai Masalah Bangsa
2019-02-26 04:05:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Di hadapan ratusan warga Tanah Abang, Jakarta, saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, 24 Februari 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bentuk negara federal dan atau serikat tidak cocok diterapkan pada negara kepulauan. Sistem itu disebut tepat bila diterapkan pada negara daratan.

Ketika sistem itu diterapkan di Indonesia, sebagai negara kepulauan, akibat Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, Desember 1949, di mana Indonesia harus berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), hal demikian membuat kegelisahan bagi Politisi Partai Islam, Masyumi, Mohammad Natsir. Betapa tidak gelisah sebab Indonesia terbagi dalam 16 negara bagian. Menyedihkan kembali, kekuasaan tertinggi RIS berada di tangan Ratu Belanda Ratu Juliana.

Natsir melihat perjanjian KMB merugikan Indonesia, sebab Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 menghendaki NKRI sebagai bentuk negara bukan RIS. Akibat perjanjian itu, UUD Tahun 1945 pun diganti dengan UUD RIS.
Untuk itu pada 3 April 1950, Natsir di depan anggota Parlemen melakukan pidato dengan tema Mosi Integral. Dalam pidato itu, Natsir menolak hasil KMB.

"Dan mengingingkan Indonesia kembali ke NKRI", ujarnya. Pidato itu menurut HNW didukung oleh semua fraksi dan rakyat Indonesia. "Hingga akhirnya kita kembali ke NKRI pada 17 Agustus 1950", tutur HNW, Minggu (24/2).

Dari peran Natsir, HNW mengatakan ummat Islam dari dulu menyelamatkan NKRI. "Natsir sebagai wakil ummat Islam tak ingin Indonesia dipecahbelah", tegasnya.

Dari peran Natsir, dirinya mendorong agar ummat Islam paham sejarah bangsa. "Kalau tak ada Natsir kita tak mengenal NKRI lagi", ujarnya. Dengan memahami sejarah membuat ummat Islam tak abai pada masalah bangsa dan negara. "Dengan memahami sejarah menjadikan ummat Islam selalu menjadi garda terdepan membela NKRI", ucapnya.

HNW berharap sosialisasi yang dilakukan bermanfaat dan mengingatkan bahwa negara ini merupakan warisan dari para ulama, baik yang berasal dari partai maupun ormas Islam.(mpr/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Islam
Haedar: Jadilah Generasi Muda Muslim yang Beriman dan Berilmu Luas
Kebijakan Gubernur Anies Perbolehkan Takbiran Keliling Disambut Gembira
242 Umat Islam Mengikuti Pendidikan Suluk Tarekat Naqsabandiyah di Kaur
Prabowo Resmikan Masjid Nurul Wathan yang Dibangunnya
Pengungsi Bangladesh Minta Rakyat Indonesia Bersyukur karena Indonesia Damai
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak
PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat
Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]