Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
DPRD Kaur
Wakil Ketua DPRD Kaur Mendukung Penegakkan Hukum terkait Tambak Ilegal
2018-08-24 09:16:32

Darhan, Sip Wakil Ketua 1 DPRD kabupaten Kaur, Bengkulu.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Banyaknya tambak udang liar ditanggapi dengan sikap tegas oleh Ketua Tim Terpadu Nandar Munadi, S.Sos, M.Si guna menyikapi keberadaan tambak udang liar yang membandel tersebut mendapat dukungan dari Darhan, Sip sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur, Bengkulu.

Nandar Munadi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Tim Terpadu pernah menegaskan bahwa tambak udang liar yang belum memiliki izin namun tetap beroperasi. Revisi Tata Ruang harus jelas dan tidak berbenturan dengan Undang Undang.

Menindak lanjut pemberitaan itu, Wakil Ketua I DPRD Kaur, Darhan, Sip dari fraksi Demokrat saat di konfirmasi pewarta BeritaHUKUM di ruang kerjanya pada, Kamis (23/8) mendukung pernyataan tegas ketua tim terpadu tersebut.

"Jika memang para pelaku pengusaha tambak sudah diingatkan, bahkan lokasi tambaknya sudah pernah dilakukan penyegelan oleh tim terpadu, saya rasa memang sudah layak untuk dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum seperti Polres Kaur," tutur Darhan.

Menurutnya secara kelembagaan dan sesuai dengan fungsi legislasi, DPRD akan memanggil Kabag Hukum Pemda Kaur, untuk menayakan terkait masalah revisi perda rencana tata ruang wilayah RTRW.

"Kami akan memanggil bagian hukum Pemda untuk menanyakan sudah sejauh mana kesiapan revisi RTRW, sebab sekarang ini perda RTRW sudah boleh dilakukan revisi, karena sudah lima tahun. Revisi RTRW bisa dilakukan setelah habis lima tahun berjalan sejak ditetapkannya menjadi Perrda," jelanya.

Disisi lain ia mengatakan bahwa Lembaga Legislatif tidak bisa terlalu jauh ikut campur dalam persoalan tambak, "sebab kami bekerja sesuai dengan tiga tugas pokok yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan, jadi kalau masalah segel menyegel itu sudah diluar kewenangan DPRD."

Ia (Darhan red) sangat menyayangkan banyak pengusaha tambak yang beroperasi, namun sama sekali tidak ada kontribusi kepada daerah sebagai PAD, padahal bisa mencapai miliyaran rupiah uang masuk ke PAD, bila para pengusaha tersebut dapat dan mau membayar PAD dari hasil jual panen mereka, pungkasnya.(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait DPRD Kaur
Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 7 Raperda Kabupaten Kaur Tahun 2018
Wakil Ketua DPRD Kaur Mendukung Penegakkan Hukum terkait Tambak Ilegal
Pemda Menanggapi Positif terkait Pandangan 7 Fraksi DPRD Kaur
Sidang Paripurna DPRD Kaur terkait Raperda APBD-P Berjalan Lancar
Paripurna DPRD Kaur Alot terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Akan Bentuk Unikop
Anggota DPRD Kaur Partai Golkar Akhirnya Dibebaskan, Tidak Terbukti Narkoba
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput
Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]