Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pilpres
Wakil Ketua DPR Curigai PP Nomor 32 Tahun 2018
2018-07-25 19:10:42

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS).(Foto: IwanArmanias/Iw)
JAKARTA, berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai tindakan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 itu sangat tidak bisa diberi makna tinggi. Karena diwarnai oleh hal-hal yang mencurigakan terkait momentum dan substansi.

"PP Nomor 32 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden harus melalui izin presiden dalam batas waktu selama 15 hari, patut dicurigai. Apalagi PP dikeluarkan menjelang digelarnya Pilpres 2019 mendatang. Itu sangat tidak bisa diberi makna tinggi, karena diwarnai oleh hal-hal yang mencurigakan terkait momentum dan substansi," ujar Fahri dalam keterangan persnya, Rabu (25/7).

Lebih lanjut Fahri menilai, bahwa hal tersebut bukanlah tindakan negarawan, melainkan politisi murni yang ingin menjegal lawannya. Bahkan ia mengibaratkan hal itu bak wasit yang turun menjadi pemain. Sebab salah seorang dalam pertarungan Pilpres adalah dirinya sendiri. Politisi asal daerah pemilihan NTB itu menjelaskan, mungkin Presiden punya kewenangan tersebut. Namun yang penting adalah momentumnya saja yang mesti dilihat.

"Lagi pula kan terbaca (dikeluarkannya PP) ada motif politik dibelakangnya," tegas Fahri sambil menambahkan bahwa adanya Perpres itu akan membuat Pemilu menjadi tidak berkualitas karena sarat dengan kepentingan kekuasaan.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan, jika tidak ingin dicurigai, Presiden Jokowi selayaknya menandatangani aturan itu untuk Pilpres 2024, bukan tahun depan.

Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, pekan lalu tepatnya Kamis (19/7/2018), Presiden Jokowi telah meneken PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara cuti atau mengundurkan diri penyelenggara negara. Salah satunya mengatur tentang kepala daerah yang dijadikan calon presiden/wakil presiden.

Dalam PP iitu disebutkan bahwa untuk menjamin keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan pada saat pelaksanaan pemilihan umum, pemerintah memandang perlu mengatur tata cara pengunduran diri dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden.(ayu/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Habib Ali Kwitang Doakan Cita-Cita Prabowo Subianto Dimudahkan
Relawan Buruh Sahabat Jokowi Colorado USA Mendeklarasikan Dukungannya
PWNU Jateng: Wujudkan Persatuan Umat untuk Pemilu Damai 2019
Relawan PRASA Deklarasi Koperasi, Srikandi dan Agus PRASA Mendukung Prabowo-Sandi
Ketua MPR: Pilpres Ada Untuk Merekatkan Persatuan Bangsa
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]