Pusat Edukasi Antikorupsi memberikan sertifikat kepada 15 Penyuluh" /> BeritaHUKUM.com - Wakil Ketua KPK: Belahan Hati KPK

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Gerakan Anti Korupsi
Wakil Ketua KPK: Belahan Hati KPK
2018-12-23 23:13:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar "Ngobrol Inspiratif ala Asesor" sebagai bagian dari pembelajaran tematik antikorupsi. Acara ini digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (20/12).

Pusat Edukasi Antikorupsi memberikan sertifikat kepada 15 Penyuluh Antikorupsi. Lima belas orang ini ini adalah perwakilan penyuluh yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain Pemberian sertifikat, KPK juga menggelar diskusi untuk 60 asesor kompetensi Lembaga Sertifikasi Penyuluh P-II.

Diskusi ini dilakukan untuk mengakselerasi pembelajaran antikorupsi. Caranya, para asesor dipersilakan untuk berdiskusi tentang pengalaman, pengetahuan, dan tips. Soalnya, belum pernah ada forum untuk para asesor untuk saling mengenal dan berbagi pengalaman.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam arahannya mengatakan, KPK terus berkomitmen mendorong para penyuluh antikorupsi untuk terus menyuarakan perjuangan melawan korupsi. "Para penyuluh antikorupsi ini bagi KPK adalah belahan hati yang tidak bisa dipisahkan untuk upaya pencegahan korupsi bersama," katanya.

Saut menambahkan bahwa harapan kita bisa jadi garda terdepan, menciptakan kesejahteraaan yang berintegritas serta memiliki daya saing yang kuat. "Untuk itu saya, anda dan KPK berusaha bersama untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi demi terciptanya itu semua," katanya.

Sejak November 2017, KPK resmi membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi P-II. Lembaga ini dibentuk atas kerja sama KPK dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

LSP P-II KPK telah memiliki dua Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Dua standar tersebut adalah SKKNI untuk Penyuluh Antikorupsi dan SKKNI untuk Ahli Pembangun Integritas.

Daftar penyuluh antikorupsi dapat diakses melalui tautan berikut:
https://aclc.kpk.go.id/lsp/sertifikasi-penvuluh-antikorupsi/penyuluh-antikorupsi.(Humas/kpk/bh/sya)



 
Berita Terkait Gerakan Anti Korupsi
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Hadiri Peringatan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19
Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri
Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
'Gencatan Senjata' Israel-Gaza Dimulai, Warga Cemas akan Pecah Perang
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ETOS Indonesia: Nama Ridwan Hisjam Menguat Menuju Golkar 1
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]