Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pilpres
Wakil Ketua DPR: Debat Capres Seharusnya Jadi Adu Gagasan
2019-02-21 20:50:38

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri).(Foto: Arief/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, debat Calon Presiden 2019 seharusnya menjadi ajang untuk mengadu gagasan dan konsep tentang membangun Indonesia ke depan. Sehingga diperlukan abstraksi yang membangun dan konsep pembangunan Indonesia yang akan direncanakan. Namun sayangnya, Capres petahana Joko Widodo justru lebih mengungkapkan sejumlah data dan capaian yang telah dilakukan. Meskipun data yang disampaikan, menurut Fadli adalah keliru.

Hal itu diungkapkan Fadli saat menjadi narasumber pada forum Dialektika Demokrasi bertema "Batasan Norma dalam Debat Capres" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2). Turut hadir perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja.

Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menjelaskan debat Capres itu pada konsepnya dibagi menjadi dua yakni presidensial debate dan manajerial debate. Menurutnya Capres Prabowo Subianto lebih menunjukkan presidensial debate, sedangkan Capres Joko Widodo menampilkan diri sebagai manajerial debate.

"Apa yang ditampilkan oleh Capres Prabowo lebih menunjukkan presidensial debate, karena ada konsep dan gagasan. Sedangkan Capres Joko Widodo lebih menunjukkan diri sebagai manajer, mengungkapkan data meskipun datanya keliru," ungkap legislator Partai Gerindra ini.

Fadli pun juga mengungkapkan kekecewaannya bahwa data yang disampaikan oleh Capres Joko Widodo terdapat sejumlah kekeliruan. Salah satu kekeliruannya ada klaim yang menyebutkan bahwa tidak ada kebakaran hutan selama 3 tahun, sebagaimana diungkapkan Capres Joko Widodo. Tapi nampaknya dari berbagai sumber hal itu adalah keliru dan kebakaran hutan pun selalu terjadi di setiap tahunnya.

"Seharusnya Pak Jokowi minta maaf atas kekeliruan data tersebut," sambungnya. Kekeliruan data ini seharusnya tidak terjadi mengingat Joko Widodo adalah seorang Presiden. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang lebih mengungkapkan tentang gagasan besar mengenai Indonesia yang didalamnya menyangkut kedaulatan dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.(hs/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Perjuangan Tim Medis Muhammadiyah Menembus Blokade Banjir di Konawe Utara
Hongkun Otoh, Putra Asli Dayak Menjadi Ketua PN Samarinda Yang Baru
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]