Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pilpres
Wakil Ketua DPR: Debat Capres Seharusnya Jadi Adu Gagasan
2019-02-21 20:50:38

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri).(Foto: Arief/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, debat Calon Presiden 2019 seharusnya menjadi ajang untuk mengadu gagasan dan konsep tentang membangun Indonesia ke depan. Sehingga diperlukan abstraksi yang membangun dan konsep pembangunan Indonesia yang akan direncanakan. Namun sayangnya, Capres petahana Joko Widodo justru lebih mengungkapkan sejumlah data dan capaian yang telah dilakukan. Meskipun data yang disampaikan, menurut Fadli adalah keliru.

Hal itu diungkapkan Fadli saat menjadi narasumber pada forum Dialektika Demokrasi bertema "Batasan Norma dalam Debat Capres" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2). Turut hadir perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja.

Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menjelaskan debat Capres itu pada konsepnya dibagi menjadi dua yakni presidensial debate dan manajerial debate. Menurutnya Capres Prabowo Subianto lebih menunjukkan presidensial debate, sedangkan Capres Joko Widodo menampilkan diri sebagai manajerial debate.

"Apa yang ditampilkan oleh Capres Prabowo lebih menunjukkan presidensial debate, karena ada konsep dan gagasan. Sedangkan Capres Joko Widodo lebih menunjukkan diri sebagai manajer, mengungkapkan data meskipun datanya keliru," ungkap legislator Partai Gerindra ini.

Fadli pun juga mengungkapkan kekecewaannya bahwa data yang disampaikan oleh Capres Joko Widodo terdapat sejumlah kekeliruan. Salah satu kekeliruannya ada klaim yang menyebutkan bahwa tidak ada kebakaran hutan selama 3 tahun, sebagaimana diungkapkan Capres Joko Widodo. Tapi nampaknya dari berbagai sumber hal itu adalah keliru dan kebakaran hutan pun selalu terjadi di setiap tahunnya.

"Seharusnya Pak Jokowi minta maaf atas kekeliruan data tersebut," sambungnya. Kekeliruan data ini seharusnya tidak terjadi mengingat Joko Widodo adalah seorang Presiden. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang lebih mengungkapkan tentang gagasan besar mengenai Indonesia yang didalamnya menyangkut kedaulatan dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.(hs/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional
Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Demo di Depan KPK: Stop Rentenir Online!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]