Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus RS Sumber Waras
Wagub Minta Bantuan Kejati DKI Bongkar 'Niat Jahat' Transaksi RS Sumber Waras
2017-11-05 07:29:05

Ilustrasi. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepastian tentang status hukum skandal pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi salah satu prioritas Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Selain menggandeng KPK yang memang sejak awal menangani kasus tersebut, Sandiaga juga akan meminta bantuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta agar kasus yang begitu menyedot perhatian publik itu menjadi clean and clear, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Nanti kita juga akan libatkan KPK dan kejaksaan tinggi untuk memastikan bagaimana sebenarnya status hukumnya," kata Sandi di Lapangan Sunburst, Tangerang Selatan, Sabtu (4/11).

Sandi menjelaskan, sebelumnya dirinya telah bertemu dengan Kadis Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Koesmedi Priharto dan pihak BPK guna membahas status hukum RS Sumber Waras.

Sandi tidak ingin ada keraguan sekecil apapun terkait status hukum lahan RS Sumber Waras. "Kemarin kita sudah ketemu Pak Dinas Kesehatan dan sudah dilaporkan. Sudah ketemu juga inspektorat, sudah ketemu teman-teman dari BPK Jakarta kantor perwakilan Jakarta. Jad, kita ingin statusnya clean and clear dulu. Jangan ada keraguan mengenai posisi hukumnya (RS Sumber Waras)," ujarnya.

Sandi juga mengungkapkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyampaikan desain dan konsep RS Sumber Waras. Namun ia meminta para pihak bersabar dulu terkait rencana pembangunan RS Kanker di lahan Sumber Waras itu.

"Sudah ada beberapa yang disampaikan. Dan saya sampaikan bahwa ini nanti konsepnya kemitraan tapi sabar dulu karena hukumnya harus diluruskan dan temuan BPK itu harus mengembalikan Rp 191 miliar oleh penjualnya. Nah ini yang lagi kita coba upayakan," kata Sandi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan tengah memprioritaskan tiga aset besar milik DKI, yakni RS Sumber Waras, tanah di Cengkareng, dan uninterruptible power supply (UPS). Anies menyebut tiga aset besar tersebut merupakan ganjalan-ganjalan yang mesti diclearkan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Betul jadi prioritas. Karena itulah salah satu ganjalan-ganjalannya," tutur Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (27/10) lalu.

Sebelumnya, pembelian lahan RS Sumber Waras sempat menjadi polemik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Pemprov DKI membeli dengan harga yang lebih mahal. Hasil investigasi BPK menyimpulkan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dalam transaksi itu.

Di sisi lain, KPK mengaku belum menemukan niat jahat dalam kasus pembelian lahan tersebut.(aim/teropongsenayan/bh/sya)


Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus RS Sumber Waras
Wagub Minta Bantuan Kejati DKI Bongkar 'Niat Jahat' Transaksi RS Sumber Waras
Lelet Usut Kasus Penjualan Lahan RS Sumber Waras, KPK Digugat ke Pengadilan
Nah'.. BPK Temukan Bukti Baru, KPK Diminta tak Ragu Jadikan Ahok Tersangka
KPK Digugat Ratna dan Belasan Aktivis Terkait Kasus Sumber Waras dan Reklamasi
FORMAJA: Bedah Kasus Sengketa Lahan RS Sumber Waras
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
105 Tahun Muhammadiyah Fokus Kembangkan Program Unggulan
Kekerasan Terhadap Jurnalis Dampak Ketidaksempurnaan UU No 40/1999 tentang Pers
Muktamar GPII Akan Tegaskan NKRI dan Pancasila Harus Dipertahankan
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Ketum: Proses Perjalanan Muhammadiyah yang Panjang dan Terus Berkembang Patut Kita Syukuri
Panglima TNI: Dokter Militer Sangat Vital Dalam Kondisi Damai dan Perang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Police Still Hunting for President Director PT MESD, Yu Jing, Suspect and Wanted
DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]