Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Interpelasi DPR
Wacana Interpelasi Menteri BUMN, Setgab Sepakat Dihentikan
Wednesday 16 May 2012 20:55:42

Menteri BUMN Dahlan Iskan (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), sepakat untuk menghentikan wacana penggunaan hak interpelasi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang sempat panas akhir-akhir ini.

Menurut Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy semalam para Partai yang tergabung dalam Setgab mengadakan rapat yang membahas wacana hak iterpelasi itu. "Dan hasilnya, kita sepakat interpelasi Meneg BUMN, keputusannya tidak diteruskan," katanya saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/6).

Hal senada juga disampaikan, Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar yang menyatakan anggota Setgab berpendapat wacana interpelasi untuk Dahlan Iskan tak memiliki urgensi apapun. "Interpelasi itu tidak penting, tidak ada urgensinya, menambah hiruk-pikuk politik. Selama interpelasi nggak berjalan," ujarnya.

Jafar berpendapat, sebaiknya Komisi VI mengupas tuntas mengenai kebijakan Kementerian BUMN yang di keluarkan oleh Dahlan Iskan. Sehingga tak perlu mewacanakan hak interpelasi. "Lebih baik mendorong Komisi VI untuk memperbaiki kinerja BUMN. Termasuk merger BUMN yang sejenis seperti Pelindo. Misalnya PT Perkebunan itu kan sampai 12 bisa dimerger. Yang tidak untung bisa dilikuidasi dimerger. Supaya tidak menambah beban negara," imbuhnya.

Seperti diketahui, sebanyak 38 anggota DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Aryo Bimo mengajukan interpelasi ke pimpinan DPR agar bisa mendapat penjelasan dari Presiden Yudhoyono atas kebijakan Dahlan yang mendelegasian sebagian wewenang Menteri BUMN, kepada Pejabat Eselon I, Dewan Komisaris, dan Direksi BUMN.

Melalui Kebijakan tersebut, Dahlan melakukan pemangkasan birokrasi, seperti penunjukan Direksi BUMN tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa mekanisme tim penilai akhir (TPA). Cara Dahlan ini telah terjadi dalam kasus penunjukan langsung direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni (Persero), PT RNI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).

Kebijakan Dahlan itu dianggap telah melanggar UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (inc/bie)


 
Berita Terkait Interpelasi DPR
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]