Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Hutang Luar Negeri
Utang Pemerintah Meningkat Pesat, Pertumbuhan Ekonomi Stagnan dan Cenderung Menurun?
2019-08-15 01:44:37

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
Oleh: Salamuddin Daeng

BANYAK AHLI ekonomi Indonesia. berpandangan bahwa utang luar negeri merupakan faktor yang paling menentukan dalam menggerakkan ekonomi negara ini. Pandangan semacam itu yang menguatkan kebijakan Pemerintah mengambil utang sebanyak banyaknya yang bisa diberikan baik oleh megara lain maupun pihak swasta internasional.

Ternyata peningkatan utang pemerintah secara fantastis tidak menolong pertumbuhan ekonomi. Padahal utang meningkat secara cepat, sementara ekonomi bergerak melambat. Mengapa bisa terjadi?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir bergerak sekitar 4,75 % sampai 5,2 persen dan cenderung ke arah penurunan dalam masa mendatang.

Padahal luar negeri pemerintah dan otoritas moneter meningkat cepat dan samgat fantastis. Bayangkan pada tahun 2014 senilai USD 129,736 miliar. Hingga kwartal I 2019 utang luar negeri pemerintah dan otoritas moneter mencapai USD 190,465 miliar. Utang pemerintah dan otoritas moneter meningkat 47 %. Ini adalah peningkatan yang samgat besar.

Peningkatan utang luar negeri pemerintah tersebut jika mempergunakan selisih kurs maka prosentase peningkatannya samgat besar. Kurs rata rata sebelum pemerintahan. Jokowi JK sekitar 10 ribu rupiah per satu U.S. dolar. Sementara sekarang kurs rata rata pada posisi 14 ribu per US dolar.

Belum lagi jika ditambah utang swasta. Sebagaimana data Bank Indonesia, utang luar negeri swasta tahun 2014 senilai USD 163,592 miliar. Utang luar negeri swasta hingga Q1 2019 senilai USD 197,127 miliar atau meningkat sebesar 20 %.

Bagian lain yang tidak kalah besar adalah peningkatan Surat utang negara (SUN). Jika pada tahun 2014 senilai Rp. 1,101,648 miliar meningkat menjadi Rp. 2,131,895 miliar pada Juni 2019 atau bertambah sebesar Rp. 1,030,247 miliar. Surat utang negara ini mengalami peningkatan sangat besar yakni mencapai 94 %. Ini luar biasa!

Selanjutnta surat berharga syariah Negara (SBSN) pada tahun 2014 senilai Rp. 143,901 miliar meningkat menjadi Rp. 460,468 miliar pada juni 2019 atau bertambah sebesar Rp. 316,567 miliar atau sebesar 220%.

Peningkatan utang terutama utang pemerintah dalam jumlah besar, namun pertumbuhan ekonomi cenderung menurun, tampak merupakan anomali yang tidak lazim, tidak terjadi di banyak negara lain. Secara teori juga tidak terjadi dalam praktek dunia usaha secara umum. Bisa dikatakan fenomena ini keluar dari jalur teori teori ekonomi yang dipercaya dewasa ini.

Kondisi tersebut di atas menimbulkan spekukasi, jangan jangan utang tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan tapi digunakan untuk kepentingan lain lain. Atau jangan jangan utang ini habis dikorupsi? Hal itu bisa saja terjadi karena belum pernah Indonesia menyelidiki kaitan utang dan koruosi dan belum pernah KPK melakukan tangkap tangan dalam kasus yang berkaitan dengan utang negara. Mudah mudah-mudahan presiden Jokowi menyadari masalah ini.

Penulis adalah Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).(bh/mnd)



 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
 
Di Tengah Pandemi Corona, RI Tarik Utang Rp4,95 T dari Bank Dunia
 
Utang Pemerintah dan Utang BUMN Mencapai Rp 10.600 Triliun
 
Utang Baru Jadi Bahaya Laten Bagi Bangsa Indonesia
 
Tambah Utang, Menkeu Munculkan Kontroversi Baru
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hartono Tanuwidjaja: Mengapresiasi Putusan Majelis Hakim PTUN Sarang Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan
Din Syamsuddin Ungkap 3 Syarat Pemakzulan Pemimpin
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]