Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
SARA
Usut Kasus Viktor Laiskodat NasDem, Penyidik Bareskrim Hadirkan Ahli Bahasa
2017-08-15 06:52:17

Ilustrasi. Kepala Bareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. H. Ari Dono Sukmanto, S.H., M.Si.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyidik Bareskrim Polri terus mendalami dugaan kasus ujaran kebencian (Hate Speech) yang dilakukan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat yang beragama Kristen saat berpidato di Kupang, NTT beberapa waktu lalu.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait pernyataan Viktor yang diduga berkonsekuensi hukum tersebut.

"Tetap jalan belum sampai penyidikan. Kita dalami ada faktor pidana enggak," ujar Ari Dono kepada wartawan, Senin (14/8).

Untuk itu penyidik membutuhkan pendapat ahli bahasa guna mengetahui unsur pidana pidato yang dilontarkan anak buah Surya Paloh di partai NasDem tersebut.

"Mungkin kita juga butuh keterangan ahli bahasa, apa sih maksudnya dia (Viktor-red)," sambung jenderal bintang tiga itu.

Laporan terhadap Viktor Laiskodat oleh empat partai, Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS, sudah diterima pihak Bareskrim Polri. Sebab Viktor secara eksplisit menuduh 4 partai tersebut sebagai partai yang mendukung kelompok ekstremis, pendukung khilafah di Indonesia.

Tuduhan tendensius itu dilontarkan Viktor ketika berpidato di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 1 Agustus 2017 lalu. Dalam pidatonya, Viktor menyerukan agar masyarakat NTT tak mendukung partai-partai yang dimaksud.

Bahkan, keempat partai tersebut disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965 yang Iayak dibunuh. Viktor pun mengajak hadirin untuk tidak memilih calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai yang dianggap ekstremisme dan pro-khilafah ketika pesta demokrasi 2018-2019 bergulir.

Akibat pidatonya, anak buah Surya Paloh di partai NasDem itu terancam melanggar Pasal 156 KUHP atau UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.(Aktual/FadlanButho/iek/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait SARA
Bareskrim Masih Kaji Pelimpahan Kasus Puisi Sukmawati Ke Mabes Polri
Ratusan Massa FPI Gelar Orasi 'Tangkap Sukmawati' di Lhokseumawe
'Selain Kasus Puisi, Polri Punya Utang Kasus Ijazah Palsu Sukmawati'
Terkait Puisi Sukmawati, Berbagai Ormas Islam Siap Unjuk Rasa Aksi Bela Islam 64
Wakil Ketua DPR: Puisi Sukmawati Memicu Konflik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah
Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]