Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Penegakkan Hukum
Ustadz Slamet Maarif Ketua PA 212 Ternyata Sudah Berstatus Tersangka
2019-02-11 04:12:57

Surat panggilan Ustadz Slamet Maarif sebagai Tersangka.(Foto: @hnurwahid)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustadz Slamet Maarif ternyata sudah menyandang status tersangka. Status tersangka tertulis dalam surat pemeriksaan yang dikirim Polres Surakarta kepada Slamet Maarif.

"Untuk: Menghadap IPTU Catur Agus Y.P., SH, MH, Ipda Supran Yogatama, SHJ, MM, MH, atau Aiptu M. Ichwan, SH di Posko Gakkumdu Polres Surakarta Jl. Adi Sucipto No.2 Surakarta pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 pukul 10.00 WIB, untuk dimintai keterangan selaku tersangka," demikian bunyi surat panggilan pemeriksaan Slamet Maarif yang diterima redaksi, Minggu (10/2).

Surat pemeriksaan ditandatangani Kompol Adli selaku penyidik, atas nama Kapolres dan Kepala Reskrim Polres Surakarta. Surat panggilan bernomor: S.Pgl/48/II/2019/Reskrim itu tertanggal 9 Februari 2019. Dalam surat itu tertulis identitas Ustaz Slamet Maarif, MA bekerja sebagai dosen dan guru.

Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Tiga hari lalu, Kamis (7/2), Slamet Maarif menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Markas Polres Kota Surakarta. Dia diperiksa terkait kasus dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye atas ceramahnya di acara tablig akbar 212 Solo Raya. Acara berlangsung pada 13 Januari 2019 di Gladak, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo.

Slamet menolak tuduhan isi ceramahnya melanggar Undang-Undang Pemilu tentang kampanye. Dia menegaskan tidak menyampaikan misi, visi, atau program salah satu pasangan calon.

"Saya tidak melakukan kampanye di acara itu. Saya tidak menyebutkan paslon. Saya kooperatif, yang penting ada keadilan," kata Slamet usai diperiksa.

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif meminta kepolisian adil dalam menangani kasusnya. Dia mengaku mengingatkan penyidik bahwa pelanggaran juga terjadi pada kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Tadi saya ingatkan di akhir (pemeriksaan) kepada penyidik bahwa kasus pelanggaran kampanye karena masalah belum adanya jadwal kampanye, itu kan pernah terjadi di kampanye Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin," katanya.

Slamet mengatakan kasus Jokowi itu kemudian dihentikan dengan alasan belum adanya jadwal resmi dari KPU. Dia juga menyebut bahwa kasus PSI pun diberhentikan karena alasan serupa. Namun dia tak memaparkan kasus mana yang dimaksudnya.

"Kemudian diberhentikan karena belum ada jadwal resmi pengaturan waktu dan tempat kampanye. Kemudian PSI juga sama di-SP3-kan oleh Bareskrim karena belum ada jadwal tempat waktu kampanye resmi dari KPU," ujarnya.

Hal tersebut, kata Slamet, diharapkan dapat menjadi pertimbangan tim penyidik Polresta Surakarta. Dia ingin mendapatkan penindakan hukum secara adil.

"Saya sampaikan itu untuk jadi pertimbangan penyidik. Artinya hukum harus adil, harus sama dengan yang lain," tutupnya.

Sementara, terkait surat panggilan tersangka Ustadz Slamet Maarif tersebut, Wakil Ketua MPR RI menulis komentarnya di akun media sosial twitter Hidayat Nur Wahid @hnurwahid, "Cepatnya proses penetapn"tersangka" thd ust Slamet Maarif,makin menambah bukti hukum yg tajam ke bukan kawan,tapi tumpul ke kawan. Bandingkn dg laporan2 planggaran hukum yg dah lama diadukn olh Neno W,Fadhli Z dll,tak kunjung ada progresnya. Pdhl hukum harusnya ditegakkn dg adil," tulis Hidayat Nur Wahid pada, Senin (11/2).(dbs/dem/rmol/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Penegakkan Hukum
Ustadz Slamet Maarif Ketua PA 212 Ternyata Sudah Berstatus Tersangka
BPN: Hukum Kini Tajam ke Lawan dan Ramah ke Kawan, Prabowo akan Benahi
MK Garda Terakhir Penjaga Konstitusi dan Penegakkan Hukum di Indonesia
Partisipasi Pemuda Dibutuhkan Dalam Penegakkan Hukum, Atau Negara Ini Bubar
Perenungan Mencari Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo
Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
RUU Ketahanan Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Direalisasikan
Hasanuddin Mas'ud Menjadi Ketua Komisi III DPRD Kaltim
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]