Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Sumpah Pemuda
UnRas Gerakan Indonesia Memanggil: #ReformasiDikorupsi #DemokrasiDikorupsi #BergerakBersama
2019-10-29 09:11:13

Tampak suasana aksi Demo #IndonesiaMemanggil di Jakarta, Senin (29/10).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Semenjak siang hingga menjelang waktu Magrib pada Senin (28/10) bertepatan momen memperingati Hari Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 2019 ribuan massa berbagai elemen melakukan untuk rasa (UnRas); elemen buruh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Tani, Aktivis penggiat Hak Asasi Manusia (HAM), serta para Mahasiswa dari 14 kampus menggelar aksi unjuk rasa menuntut Pemerintah Indonesia melibatkan berbagai stakeholder dalam menyusun revisi UU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba hingga revisi UU Ketenagakerjaan dan menolak kenaikan iuran BPJS serta menuntut dikeluarkannya Perppu UU KPK.

Ilhamsyah, sebagai aktivis buruh menyampaikan bahwa aksi hari ini berawal dari penolakan rekan-rekan buruh atas UU ketenagakerjaan, Iuran BPJS, UU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba. "Oligarki telah berupaya memasuki ruang kehidupan kaum buruh yang kian hari menderita. Maka itulah, kami meminta Pemerintah melibatkan berbagai stakeholder dalam menyusun revisi UU tersebut," tegasnya.

Dalam aksi tersebut lontarnya, bermaksud menyatukan pemikiran gerakan masyarakat bersatu membangun politik alternatif ke depan nantinya, ungkap Ilhamsyah.

Sementara pantauan pewarta BeritaHUKUM di lokasi, gelombang massa mahasiswa, buruh dan tani yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Memanggil menggelar aksi long march dari arah Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju arah sekitar Patung Kuda (Monas).

Nampak dalam aksinya pula selain spanduk bertulisan tujuh (7) +1 tuntutan yang mereka sampaikan. '7+1 tuntutan Reformasi Dikorupsi' ; uniknya ada atribut dibawa pendemo, salah satunya bendera hitam bertuliskan #ReformasiDikorupsi.

Tak pelak, dalam demonstrasi mahasiswa dan buruh beberapa kali terdengar meneriakkan pernyataan; Presiden Joko Widodo fasis, karena mengerahkan aparat untuk mengekang demonstrasi. Selain itu, berkali-kali menyebut Jokowi-Ma'ruf merupakan pemimpin boneka para pengusaha (oligarki).

Adapun, patut digarisbawahi salah satu tuntutan pengunjukrasa mendesak Presiden Joko Widodo terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Sedangkan, Abdul Manan, jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (AJI Jakarta) kala berorasi mengutarakan bahwa di era Orde Baru dahulu sempat alami kolaps kala itu dikarenakan korupsi merajalela, dimana institusi Kepolisian dan Kejaksaan kinerjanya kurang. Maka itulah, KPK dibentuk untuk memerangi korupsi yang merajalela dan berkelompok di Indonesia.

"Tengok saja, pejabat di DPR, Kepala Daerah sudah banyak yang dicokok oleh KPK karena tindakan korupsi. Namun kini mereka mengeluarkan RUU KPK yang bakal mengkerdilkan KPK. Amanah Reformasi nampak telah dikorupsi," tukas Ketua AJI itu berorasi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

"Maka salah satu tuntutan kami, Pemerintah segera terbitkan Perppu UU KPK. soalnya kinerja KPK mestinya di support dan diberikan keleluasaan, bukan malahan dipersempit dan dikerdilkan," pungkasnya.

Lihat Video, saat unjuk rasa Nining Elitos sebagai Ketua Umum buruh KASBI, sekaligus mewakili Aliansi Gerakan Indonesia Memanggil membacakan Ikrar Gerakan #IndonesiaMemanggil #ReformasidiKorupsi di bilangan Patung Kuda, Jakarta.: (bh/mnd)


 
Berita Terkait Sumpah Pemuda
 
Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-91, Anies Tekankan Kebijakan Berkeadilan di Jakarta
 
Sumpah Pemuda Harus Jadi Spirit Generasi Muda
 
UnRas Gerakan Indonesia Memanggil: #ReformasiDikorupsi #DemokrasiDikorupsi #BergerakBersama
 
Sumpah Pemuda dan Pisah Sambut Jaksa Agung di Badiklat
 
Bamsoet: Kaum Muda Harus Jadi Motor Penggerak Roda Zaman
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Free Covid Corridor untuk Dorong Ekonomi Bali
Tunggangi Penanganan Covid Sebagai Isu SARA, GAMKI Desak Kapolri Copot Kapolres Siantar
Kudeta Myanmar: Aung San Suu Kyi Muncul di Pengadilan, Unjuk Rasa Terus Berlanjut
HNW Suarakan Penolakan Perpres Investasi Miras
Soal Perpres Miras, Sekum PP Muhammadiyah: Pemerintah Harus Lebih Bijak
Polsek Samarinda Ulu Menangkap 2 Residivis dan Barang Bukti 1 Kg Sabu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia
HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Jokowi Bagi Suvenir Picu Kerumunan di NTT, Munarman: Bisa Kena Pasal Penghasutan
Masyarakat Yang Tolak Vaksin Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Data BPBD: Jumlah RW Tergenang Banjir DKI Lebih Rendah Dibanding Tahun 2015
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]