Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Batam
Uji UU Kawasan Perdagangan Bebas Salah Objek, BP Batam Tetap Beroperasi
Wednesday 22 May 2013 12:09:35

Salah satu Prinsipal Ta`in Komari hadir dalam persidangan pengucapan putusan terkait Pengujian UU Peraturan Pemerintah di ruang Sidang Pleno Gedung MK.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima gugatan LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (KODAT 86) yang mempersoalkan keberadaan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang menurutnya kerap menimbulkan masalah.

Namun dalam putusannya, MK menilai Pemohon telah salah menentukan objek perkara karena pada UU No. 44 tahun 2007 tidak terdapat pasal 4, melainkan hanya terdapat 2 pasal. “Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum diatas, MK berkesimpulan Pemohon telah salah dalam menentukan objek perkara sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Akil Mochtar membacakan amar putusan MK, Selasa (21/5).

Ta’in Komari selaku koordinator LSM ini mendalilkan dalam permohonannya, keberadaan BP Batam lebih merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang tidak ingin kehilangan peran strategis dalam mengelola dan mengatur perekonomian Batam yang dikenal sebagai gerbang utama transaksi bisnis dengan negara tetangga, Singapura.

UU No 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun2007 tentang Perubahan Atas UU No. 36 Tahun 2006 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU, yang menjadi landasan hukum berdirinya BP Batam dinilai oleh Pemohon telah bertentangan dengan sejumlah produk hukum lainnya. UU tersebut semisal UU No. 53 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Batam, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Disamping itu aturan ini juga terkesan dipaksakan demi memenuhi kepentingan asing (terutama Singapura), kelompok tertentu, dan tidak ada jaminan apapun demi kesejahteraan rakyat.

Ditemui usai menerima salinan putusan Perkara No. 29/PUU-XI/2013 di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa siang, (21/5), Komari menegaskan bahwa pihaknya akan kembali mengajukan gugatan dengan memperbaiki objek sengketa yang diajukan. “Saya kira ada 4 pasal, ternyata hanya ada 2. Kami akan ajukan lagi. Masih ada celah,” ujarnya singkat.(jlt/mk/bhc/opn)


 
Berita Terkait Batam
 
Rencana Pemerintah Amandeman PP 46 Tahun 2007 Kurang Tepat
 
Abdul Basyid Has: Pemkot Batam Harus Tunjukan Komitmen Berantas Korupsi, Bukan Sebaliknya.
 
Peleburan BP Batam Berpotensi Langgar Sejumlah Aturan
 
Presiden Jokowi akan Buka Kantor Khusus untuk Kembangkan Batam, Bintan, dan Karimun
 
Komisi VI Dorong Batam Jadi Pintu Masuk Asean
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Terbitkan PP Tapera, Pemerintah Dinilai Lepas Tangan Penuhi Tempat Tinggal Layak
Tahun Ajaran Baru Tetap Belajar Jarak Jauh
Bongkar Pasang APBN-P 2020, Bukti Data dan Asumsi Tidak Kredibel
Ditlantas Polda Metro Aktifkan Kembali Pelayanan SIM Keliling Guna Memecah Lonjakan Pemohon
Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]