Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Uji Publik Rancangan PKPU Pencalonan dan Badan Ad Hoc
2019-10-07 11:12:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan KPU Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dana tau Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak 2020, di Gedung KPU Jakarta, Rabu (2/10) lalu.

Ada dua draft PKPU yang diuji publikkan, antara lain PKPU Pencalonan dan Pembentukan badan Ad Hoc Tata Kerja Panita PPK, PPS dan KPPS.

Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sambutan berharap melalui uji publik dua draft PKPU ini pihaknya bisa mendapatkan masukan untuk penyempurnaan aturan Pemilihan 2020. Terlebih PKPU Pencalonan yang menurut dia sangat dekat penggunaannya.

Anggota KPU RI lainnya, Evi Novida Ginting Manik menambahkan uji publik atas draft PKPU Pencalonann adalah untuk menyempurnakan PKPU sebelumnya (Nomor 3 Tahun 2017 dan Nomor 15 Tahun 2017). Penyempurnaan terkait mekanisme yang harus diikuti oleh partai politik.

Sementara itu Anggota KPU Wahyu Setiawan melanjutkan bahwa dalam draft PKPU yang diuji publikkan ini KPU berencana mengatur kembali larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Juga ada gagasan agar ada aturan yang lebih eksplisit terkait pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dikesempatan lainnya, Anggota KPU Ilham Saputra menjelaskan bahwa didalam draft PKPU juga diatur tentang pembatasan umur bagi penyelenggara ad hoc 60 tahun dan aturan untuk menyertakan keterangan bebas narkotika. “Agar tidak ada lagi petugas menjadi korban pada level paling bawah,” kata Ilham.

Uji publik terhadap dua PKPU dihadiri oleh perwakilan partai politik, kementerian dan lembaga (Kemenkopolkam, Kemenhumham, Kemendagri, PPATK, KPK), Bawaslu, NGO dan perwakilan dari media massa.(humpaskpuri/dosen-ieam/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilkada
 
Pilkada 2020 Jadi Jembatan Menuju Pilkada 2024
 
Ini Kata Prof Yusril Soal Polemik Penundaan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Talaud
 
Mantan Narapidana Harus Tunggu 5 Tahun Untuk Maju dalam Pilkada
 
Lampung Siap Laksanakan Pilkada 2020
 
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Agung Melantik 3 Pejabat Esselon 1
Kakak Beradik Korban Investasi Puluhan Milyar
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Diskusi KMI: Mendongkrak Ekonomi Indonesia Melalui Omnibus Perpajakan
Kejari Gunungkidul Bersama Bupati Canangkan WBK dan WBBM
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]