Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
UU Pemilu
Uji UU Penyelenggara Pemilu Ditarik Kembali
Thursday 07 Mar 2013 09:23:52

Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali atas Perkara Nomor 10/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Heriyanto. Ketetapan penarikan kembali perkara ini dibacakan oleh Ketua Panel Hakim Konstitusi Muhammad Alim bersama enam hakim konstitusi lainnya dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon,” ujar Alim. “Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan terhadap Perkara Nomor 10/PUU-XI/2013 serta mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.”

Ketetapan tersebut dikeluarkan Mahkamah berdasarkan pada surat permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh Pemohon melalui melalui faksimili pada tanggal 27 Februari 2013. Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia, yang sehari-hari bekerja sebagai Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu khusus menangani bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran.

Sebelumnya, Pemohon menguji Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112ayat (9), Pasal 112 ayat (10), Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13), Pasal113 ayat (2), Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4) dan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum. Konsekuensi dari penarikan kembali ini, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan yang sama kepada Mahkamah.(ilh/mk/bhc/rby)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait UU Pemilu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Besok Berlaku Pelat Ganjil Genap, Sanksi Maksimal 500 Ribu
Geledah Perusahaan TW, Anak Buah Buwas Diperiksa Propam
Muhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan Pajak
Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Digugat
Pemerintah Tak Perlu Buat Kebijakan Gegabah
Empat Parpol Siap Merapat Dukung Yusril
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Empat Parpol Siap Merapat Dukung Yusril
Djoko Edhi: 'Nasionalisme dan Masalah Dwikewarganegaraan di Indonesia'
Polda Metro Jaya Tangkap 5 Tersangka Jaringan Narkoba Malaysia-Indonesia
Polres Meranti Dikepung Seribuan Massa, Polisi Keluarkan Tembakan Satu Warga Tewas
Marwan Batubara Minta Jokowi Harus Tegas dan Jelas Terkait Perpanjangan Izin PT Freeport
Dua Begal Sadis Tewas Ditembak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]