Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Sampah
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
2018-12-11 10:03:58

Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwanto di mintai keterangan usai mealakukan pertemuan dengan Pakar Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Ekosistem dan Hukum di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.(Foto: Runi/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwanto mengatakan bahwa Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (UU KSDA) perlu direvisi. Mengingat saat dihadapkan pada isu kerusakan lingkungan patut diwaspadai mengingat dampaknya luar biasa bagi kelangsungan hidup.

"Seperti kita lihat beberapa waktu lalu masalah yang sangat serius, sampah plastik hasil dari produk industri yang di gunakan kehidupan sehari-hari dampaknya bisa merusak lingkungan tidak hanya di darat, di laut pun terkena dampaknya," ujar Budisatrio usai pertemuan Kunspek Komisi IV DPR RI dengan Pakar Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Ekosistem dan Hukum di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Jumat (7/12).

Sampah plastik hanyalah contoh kecil terhadap isu yang dihadapi saat ini. Isu besar lainya menurut legislator Partai Gerindra ini adalah kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. "Hutan kita sangat luas akan tetapi kerusakan hutanpun cukup banyak dan ini seharusnya ada jalan keluar dan harus duduk bersama memikirkan," tegas Budisatrio.

"Agar tidak ada lagi kerusakan lingkungan yang saat ini sudah terjadi adalah semua balik lagi kepada diri kita sendiri dan kesadaran masyarakat, muara dimana adanya ide konservasi itu tercipta kesadaran terhadap masyarakat artinya kita harus rajin dalam mengedukasi publik khususnya anak-anak muda generasi penerus bangsa," pesannya.

Diharapkan kedepan tidak ada lagi praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab yang merusak atau merugikan. Pada intinya untuk menjaga semua itu dituntut kesadaran masyarakat yang bisa dibangun melalui pendidikan.

Setelah kunjungan ini ia berharap banyak masukan-masukan yang menjadikan UU ini up to date dan menjadi kebutuhan bangsa Indonesia sekarang. Juga memperhatikan komitmen-komitmen yang sudah di kemukakan pemerintah Indonesia dalam konvensi-konvensi Internasional.

"Tak kalah penting yang saya dengar tadi tentunya tadi ada pesan-pesan dari berbagai pakar mengenai penegakan UU itu sendiri bagi yang melanggar atau melakukan perusakan lingkungan apakah berupa sanksi hukuman, dan bagi masyarakat luas yang menitik beratkan konservasi dan berhasil memberikan upaya dalam melestarikan lingkungan perlu adanya imbalan reward dan bukan hanya sekedar hukuman saja," pungkas legislator dapil Kalimantan Timur itu.(rni/es/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Sampah
Anies Groundbreaking Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah ITF Sunter
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polud Runners Menggelar Lari Peduli Kebersihan Lingkungan di Monas
Kali Gendong Muara Baru Penjaringan Masih Dangkal dan Penuh Sampah
Legislator Sayangkan Adanya Ribuan Ton Sampah Plastik di Pantai Kuta
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]