Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Guru
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan
2018-12-18 01:19:46

Ilustrasi. Undang-Undang (Uu) Nomor 14 Tahun 2005 Perihal Guru Dan Dosen.(Foto: Istimewa)
PADANG, Berita HUKUM - Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Syamsul mengatakan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) sudah berumur 10 tahun lebih. Namun dalam prakteknya banyak sekali permasalahan, khususnya di bidang pendidikan secara keseluruhan di bidang profesi guru dan dosen. Oleh karena itu, menurut Sensi, sapaan akrab Inosentius, perlu adanya revisi atau perubahan dalam pengaturan UU Guru dan Dosen, karena keduanya adalah jabatan yang diemban oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negaranya.

"Persyaratan yang memberatkan untuk menjadi seorang guru dan dosen harus mengajar 24 jam dan dipersyaratkan untuk memenuhi sertifikasi yang dikaitkan dengan tunjangan, tujuannya bisa mendorong peningkatan kualitas mutu guru. Tetapi di sisi lain, ternyata ada yang dikorbankan, terutama perhatian guru terhadap murid-muridnya. Karena guru lebih banyak disibukkan dengan urusan persyaratan administrasi substansi yang mendukung karirnya. Ini yang kemudian harus kita benahi," kata Sensi usai seminar 'Urgensi Perubahan UU Guru dan Dosen' di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/12).

Sensi menambahkan, persoalan sertifikasi merupakan pengembangan lanjutan. Menurutnya yang lebih penting adalah input guru jadi ke depan perlu dibenahi lagi syarat untuk menjadi guru. Jadi jangan sampai ada orang yang mengajar atau menjadi guru tanpa dibekali dengan pengetahuan di bidang ilmu pendidikan.

"Orang bisa saja membuat sertifikasi kalau pemerintah memang berkeinginan untuk memperbaiki kesejahteraan, tidak perlu dikaitkan dengan sertifikasi. Berikan saja tunjangan itu tanpa dibebani dengan proses sertifikasi, sepanjang statusnya sebagai guru. Saya melihat sertifikasi ini semacam kegiatan yang kemudian menyibukkan dosen dan guru dengan urusan teknis administrasi sampai lupa dengan tugas utamanya mendidik dan mengajar," kritisi Sensi.

Di tempat yang sama, rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri menegaskan, sesuai dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, saat ini mungkin sudah masanya untuk meninjau kembali UU ini. Supaya tugas pokok dan fungsi guru maupun dosen itu selaras dengan apa yang terjadi pada Revolusi Industri 4.0.

"Kita bisa menghasilkan peserta didik yang bisa bersaing di era globalisasi sangat tergantung kepada kompetensi tenaga pendidiknya yaitu guru dan dosen. Perlu juga melakukan reformasi perubahan terhadap sistem pendidikan dan kita dapat melihat hasil penilaian atau literasi yang diukur melalui Program for International Student Assessment (PISA) karena dikelompok negara-negara berkembang, literasi anak-anak kita dari sisi matematik, sains dan reading ini belum sesuai yang kita harapkan," kata Rektor UNP.

Ia melanjutkan, inovasi untuk pengembangan model dan strategi pembelajaran yang dibutuhkan perlu diantisipasi di era revolusi industri 4.0. Karena jenis keterampilan dan permasalahan yang akan muncul di depan juga berubah. "Kita tidak bisa memprediksi persoalan dan permasalahan ke depan. Oleh sebab itu keterampilan pemecahan masalah ini hal yang mutlak dikuasai oleh peserta didik kita. Dan merubah sistem pendidikan yang harus sejalan dengan fungsi guru dan dosen, karena pendidikan itu 60 persen sangat ditentukan oleh guru dan dosen," papar Rektor UNP.(afr/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Guru
Muhamad Nasir Dorong Pemerintah Tuntaskan Kasus Dana Sertifikasi Guru di Kunansing
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan
Akhirnya, Bu Guru Retno Menang Telak 3-0 Lawan Ahok di Pengadilan
Guru Tidak Saja Mendidik dan Membentuk Mental Generasi
Mengadukan Nasibnya, Guru Rosita Bersurat ke Presiden Joko Widodo
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar: Ta'awun Merupakan Ajaran Inklusinya Agama Islam
Ratusan Orang Ikut Sandiaga Uno Berlari di Surabaya, Winarsih Curhat
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Fadli Zon Pamer Foto Ribuan Santri Madura, Simbol Pendukung Prabowo
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]