Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
UU Pemilu Diharapkan Tidak Diubah Tiap Lima Tahunan
2021-01-12 12:16:49

Ilustrasi. Tampak suasana saat para petugas KPPS di TPS saat menghitung perolehan suara Pilkada Tangerang Selatan 2020.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus setuju bila UU Pemilu tidak direvisi tiap lima tahun sekali. Ia berharap revisi UU Pemilu kali ini bisa dioptimalkan untuk jangka yang lebih panjang dan bukan mengakomodir situasi tertentu dan kepentingan tertentu mengikuti siklus lima tahunan saja.

UU Pemilu seyogyanya dievaluasi setelah berjalan tiga atau lima kali pemilu. Hal itu penting agar tidak ada kesan merubah regulasi pemilu demi kepentingan politik. "Kami selalu me-review undang-undang itu. Bagaimana kedepannya kita membuat tradisi, hasil terhadap revisi undang-undang itu, bisa digunakan 3 hingga 5 kali pemilu. Itu merupakan komitmen kami di Komisi II," kata Guspardi dalam keterangan persnya, Selasa (12/1).

Politisi Fraksi PAN itu menuturkan, seharusnya UU Pemilu tidak direvisi terlalu cepat. Jika UU Pemilu kerap gonta ganti dan direvisi menjelang pemilu, akan menimbulkan kesan adanya kepentingan politik sesaat terutama dari partai-partai besar yang berkuasa.

"Tentu kurang elok rasanya dan terkesan ada kepentingan sesaat dari partai partai yang berkuasa atau lain sebagainya. Untuk itu, kami di Komisi II sudah mempunyai komitmen dan itu sudah kita bangun dengan harapan revisi UU Pemilu kedepan harus continuity dan didorong berdasarkan kebutuhan obyektif demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Jangan sampai demokrasi Indonesia dicederai dengan praktik revisi regulasi demi kepentingan jangka pendek partai politik atau siapapun," ujarnya.(dep/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ikhtiar Hadapi Pandemi Covid-19, Personel Si BPKB Ditlantas Polda Metro Rutin Berjemur dan Senam
Presiden Jokowi Melantik Listyo Sigit Prabowo Menjadi Kapolri
Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua
Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas
Intensif Cegah Covid-19 Muhammadiyah Distribusikan Ribuan Hand Sanitizer dan 1 Juta Masker
Langgar Prokes, Para Night Biker Ditindak Satuan Patwal Ditlantas Polda Metro
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan
Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama
Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25
SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]