Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Kebakaran Hutan
Titik Api di Sumsel Makin Menggila
Friday 09 Sep 2011 23:44:18

Ilustrasi
PALEMBANG (BeritaHUKUM.com) Munculnya titik api atau hotspot indikator kebakaran hutan dan lahan di Sumatra makin menggila. Jumlah titik api meningkat drastis dua kali lipat hingga terpantau 681 titik api dengan jumlah terbesar berada di Sumatra Selatan 401 titik api.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan (Walhi Sumsel) pun menuding Gubernur Alex Noerdin gagal mengatasi kebakaran hutan. Sementara jarak pandang di Sungai Musi pun tersisa 10 meter pada malam hari.

"Banyaknya titik api di Sumsel menunjukan Pemprov Sumsel dalam hal ini Gubernur Alex Noerdin belumlah layak menerima penghargaan dari Menhut Zulkifli Hasan pada 18 Juli 2011 lalu di Jakarta sebagai Gubernur Peduli Api Terbaik tahun 2010," kata Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat seperti dikutip situs walhi.or.id, Jumat (9/9).

Data hasil pantauan Satelit Terra dan Aqua pada 6 September llau, ada 970 titik api dengan tingkat keyakinan 70-100 persen. Dari jumlah itu ada 170 titik api dengan tingkat kepastian 100 persen. Titik api tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Banyuasin, OKU, OKUS, Ogan Ilir, Lahat, OKUT dan Musirawas.

Titik api didominasi lahan gambut yang masuk dalam lahan konsesi perusahaan baik itu Hutan Tanaman Industri dan perkebunan sawit baik yang telah aktif maupun nonaktif. Terhadap fakta tersebut, Walhi Sumsel mendesak pemerintah Sumsel segera menghentikan dan mencabut pemberian izin terhadap perkebunan skala besar, HTI, dan tambang di kawasan hutan dan lahan gambut.

Pemprov diminta menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan pos kesehatan bagi masyarakat dan posko-posko di kawasan hutan dan lahan gambut. Pemprov juga diminta menindak pelaku usaha yang di dalam wilayah konsesinya terdapat titik api atau aktifitas pembakaran sesuai aturan yang ada.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhamad Hatta mengatakan, SEA Games merupakan pesta olahraga international yang bila terganggu dengan masalah kabut asap akibat kebakaran hutan maka akan mencoreng muka Indonesia. Untuk itu, KLH beserta lembaga-lembaga terkait telah menyiapkan langkah-langkah seperti membuat hujan buatan untuk mengurangi jumlah titik api yang ada disekitar Sumatera.

"SEA Games merupakan event international, makanya sebelum acaranya harus segera diantisipasi. Mudah-mudahan akan ada hujan buatan. Jika tak ada akan dibuat hujan buatan sehingga tidak ada kebakaran lagi sebelum acara dimulai, ujar dia.

Gusti juga menambahkan, untuk masalah kebakaran hutan di daerah-daerah lain seperti Kalimantan sudah dapat diatasi dengan turunnya hujan terus-menerus beberapa hari ini. Memasuki bulan penghujan ini, diharapkan hujan bisa segera turun di lawasan Sumatera.(wod/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kebakaran Hutan
Negeri di Atas (Awan) Asap!
Bencana Asap Karhutla Coreng Diplomasi Sawit Indonesia
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNNK Balikpapan Amankan Suami Istri Kurir Sabu dengan Barbuk Sabu 2 Kg
Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan Memberi Cap Buruk kepada Muslim dan Pemakai Hijab'
KPK Tetapkan 3 Tersangka dari OTT Kasus Proyek Jalan Rp 155,5 Milyar di Kaltim
Vonis 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Milyar untuk Trisona Putra Pemilik 499,4 Gram Sabu
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
Beroposisi, Itu Baru High Politics?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]