Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Tim Eramas Bantah Ada Kasepakatan dengan Bawaslu
2018-05-19 12:37:26

Ilustrasi. Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS).(Foto: Istimewa)
MEDAN, Berita HUKUM - Bawaslu dinilai membuat kesepakatan sepihak terkait kampanye di Ramadan dengam tim pemenangan Paslon. Termasuk Tim Pemenangan dan Tim Advokasi-bantuan hukum Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS). Tak heran jika tim Eramas menolak kesepakatan sepihak yang dibuat Bawaslu Sumut terkait kampanye di Ramadhan tersebut.

"Bentuk kesepakatan bersama itu kami tolak karena kami tidak pernah merasa membuatnya bahkan sampai saat ini kami belum menerima surat tersebut," tegas Wakil Ketua Tim Pemenangan Sugiat Santoso didampingi Ketua Koordinator Tim advokasi dan bantuan hukum Eramas, Adi Mansar Lubis di Posko Pemenangan Eramas, Jalan Rivai, Medan, Sabtu (19/5).

Dalam surat itu dijelaskan kesepakatan yang diklaim Bawaslu Sumut untuk menjaga kesucian bulan Ramadan.

Selain itu, ada beberapa kesepakatan dalam surat tersebut dinilai melanggar UU dan membatasi ruang gerak untuk beribadah.

Di antaranya yakni pasangan calon, tim kampanye, partai politik dan relawan dilarang menyampaikan ucapan selamat menyambut Bulan Ramadhan, ucapan menjalankan ibadah puasa, selamat sahur.

Selamat berbuka menjelang magrib, selamat nuzul Quran, serta ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dalam bentuk iklan di televisi, radio, media cetak dan elektronik, penyebaran jadwal imsakiyah, buku saku tuntutan ibadah Ramadan, selebaran serta brosur.

Kemudian, pasangan calon, tim kampanye, partai politik dan relawan juga dilarang menyampaikan kuliah atau ceramah selama bulan Ramadan dan Idul Fitri di tempat ibadah serta dilarang membagikan infaq, sedekah, tunjangan hari raya, bingkisan lebaran yang bertujuan kampanye.

Aturan tersebut dinilai berlebihan dan mengada-ada. Penyaluran zakat, infak, sedekah, serta ceramah di rumah ibadah merupakan bagian dari dakwah.

Sementara itu, pemerhati pilkada Sumut Ilham Siregar menilai Bawaslu kebablasan dalam mengartikan kampanye di Bulan Ramadhan.

"Masa iya sampai semua yang terkait karena aktivitas politik sampai tidak boleh menjalankan aktivitas agama. Berceramah, bersedekah, zakat dan sebagainya itu ibadah pribadi. Ratusan pilkada sudah berlangsung dan selama ini berjalan baik saja bahkan pada Ramadhan sebelum-sebelumnya. Aturannya kan sudah jelas dilarang kampanye di tempat ibadah, ini malah dilarang ibadahnya. Masa infaq sedekah dilarang, padahal justru dianjurkan, ini sih mencurigakan, ada pesanan," ujarnya.

Selanjutnya, Pengamat politik Veri Muhlis Arifuzzaman menilai semua unsur pilkada di Sumut harus bijak dan cerdas. Tidak boleh karena ketakutan momentum Ramadhan dimanfaatkan untuk kampanye lalu orang-perorang yang terkait dengan pilgubsu dilarang beraktivitas.

"Saya membaca aturan yang katanya kesepakatan itu, memang aneh dan phobia. Itu harus dikaji ulang. Kalau benar seperti itu dan menyebar, saya kita bisa memunculkan keresahan. Masa iya orang dilarang ceramah, dilarang infak, sedekah. Ini over, harusnya dilarang kampanye bukan dilarang kegiatan ibadahnya," pungkasnya.(rls/bh/as)


Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Cawagub Malut Terpilih Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019
Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol
Kemenangan QQ Ridwan Kamil dan Pengangkatan M Iriawan Diduga Ada Kaitannya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Pemerintah Indonesia Tidak Tanggap Bencana
Manda Terdakwa Jaringan 4,6 Gram Sabu di Samarinda Dituntut 7 Tahun Penjara
Panglima TNI Serahkan Bea Siswa kepada Joni Pemanjat Tiang Bendera
Adegan Jumping Moge Jokowi, Gerindra: Stuntman Saja Impor
Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa KPK Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]