Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Tiket Pesawat
Tiket Pesawat Mahal, Komisi V Segera Panggil Menhub
2019-05-10 10:30:53

Ilustrasi. Tampak beberapa pesawat yang ada di bandara udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyoroti tarif tiket pesawat udara khususnya untuk penerbangan domestik yang dinilai terlalu mahal. Terkait hal itu, Komisi V DPR RI akan segera memanggil jajaran Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat.

"Kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, sebagai leading sector persoalan untuk masalah transportasi, apalagi memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri," ungkap Fary saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).

Terkait respon masyarakat atas tingginya tarif tiket pesawat udara, ia menuturkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemenhub sebelumnya dijelaskan beberapa komponen yang mempengaruhi tarif tiket pesawat, diantaranya harga avtur, pajak, serta bea masuk suku cadang. Selain itu, biaya kebandaraan udara domestik juga turut menyumbang kenaikan tarif tiket pesawat, sehingga dibutuhkan afirmatif pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.

"Sekarang ini dalam komponen tarif, hampir 60 sampai 70 persen biaya operasional menggunakan kurs dollar. Biaya kebandaraan juga turut mempengaruhi harga tiket. Misalnya biaya bongkar muat di Singapura lebih murah, avtur di sana juga lebih murah. Nah, komponen-komponen ini yang semestinya dibantu oleh pemerintah supaya bisa mengimbangi," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, selain melakukan evaluasi tarif batas atas dan batas bawah jasa angkutan udara, pemerintah juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan industri penerbangan. "Yang terpenting bagaimana kehadiran pemerintah untuk mencari persoalan. Suara rakyat harus dijawab, tetapi jangan juga kita tinggalkan maskapai penerbangan," tandasnya.

Di lain kesempatan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan sudah banyak menerima keluhan masyarakat. Ia berharap, pemerintah dapat memperhatikan harapan masyarakat dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, guna memformulasikan kembali besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah pesawat, sehingga tercipta keseimbangan.

"Masyarakat juga merasakan harga tiket saat ini tidak seperti tahun sebelumnya, mengalami kenaikan meski dalam range batas atas. Pemerintah tidak boleh diam saja, waktu itu persoalannya avtur, toh avtur di dunia juga sudah turun. Jadi menurut saya masih ada peluang untuk menekan harga. Kalau perlu pemerintah sebagai regulator perlu membuat keseimbangan lagi dengan tarif baru yang lebih baik sehingga animo dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa menggeliat lagi," tutur politisi PKS itu.(ann/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Tiket Pesawat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]