Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
IMF
Tiga Catatan Gerindra Sebut Penyelenggaraan Annual Meeting IMF Tak Pantas Dilemparkan ke Pemerintahan SBY
2018-10-10 20:35:49

Heri Gunawan, Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi partai Gerindra.(Foto: Arief/Rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kampanye Presiden Joko Widodo melemparkan tanggung jawab penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali yang mendapatkan kritik itu kepada pemerintahan SBY. Mereka menyebut jika inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut diajukan oleh pemerintahan SBY, bukan pemerintahan Jokowi.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Heri Gunawan menilai kritik terhadap mewah dan jorjorannya penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Bali tidak pantas dilemparkan kepada pemerintahan SBY.

"Setidaknya ada tiga catatan kenapa sikap lempar batu sembunyi tangan semacam itu tidak pantas dilakukan oleh pemerintah," kata Heri melalui keterangannya, Rabu (10/10).

Pertama, sewaktu diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya, Indonesia tidak sedang menghadapi kondisi force majeure. Menrutnya, Indonesia juga tidak sedang menghadapi situasi prihatin, berhadapan dengan tekanan ekonomi, atau sedang menghadapi bencana alam yang membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.

"Lagi pula, jangan lupa, sesudah melunasi utang terhadap IMF pada 2006, rezim SBY punya alasan yang cukup untuk menegakkan kepalanya saat berbicara mengenai IMF," ungkap Heri.

Kedua, sebut Heri, jika pemerintahan saat ini merasa berbeda haluan dan identitas ideologis dengan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya memiliki waktu yang cukup banyak untuk membatalkan kegiatan tersebut sejak 2015 silam.

"Namun toh kesempatan itu tak dimanfaatkan oleh mereka, atau jangan-jangan takut di tinggal Washington setelah sebelumnya dekat dengan Tiongkok," sebut Heri.

Ketiga, kata politis Partai Gerindra ini, dengan adanya berbagai bencana besar yang terjadi pada tahun 2018 ini, serta tekanan krisis nilai tukar rupiah yang mempengaruhi keuangan negara, defisit transaksi berjalan yang tembus 3 persen, pemerintahan saat ini sesungguhnya memiliki banyak alasan teknis untuk membatalkan, atau paling tidak mengurangi standar kemewahan kegiatan tersebut.

"Sebab, meskipun bidding proposal kegiatan tersebut dilakukan pada 2014, namun anggaran kegiatannya disusun oleh pemerintahan yang sekarang. Apakah itu juga dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ternyata juga tidak!," tegas dia.

Menurut Heri, pesta mewah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali itu memang sangat ironis. Anggaran wah, mewah dan fantastis itu sangat kontras dengan citra Presiden Joko Widodo yang sering dikesankan sederhana itu.(ar/ra/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait IMF
SBY Harapkan Rakyat Rasakan Manfaat 'IMF - World Bank Annual Meeting' di Bali
Tiga Catatan Gerindra Sebut Penyelenggaraan Annual Meeting IMF Tak Pantas Dilemparkan ke Pemerintahan SBY
Membantah Pernyataan Jokowi, Heri: Anggaran Pertemuan IMF-WB Bukan Untuk Perluasan Apron
Akan Jumpa Pers, Prabowo Minta Pertemuan IMF-World Bank Ditunda
Anggaran Pertemuan IMF-WB Lebih dari Rp 1,1 Triliun Sebaiknya untuk Bencana Alam
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Indonesia- Iran Berkomitmen Merdekakan Palestina
BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
MK Harus Melek Kecurangan Pilpres Jika Tak Mau Demokrasi Menjadi Democrazy
Mari Kita Runtuhkan Langit untuk Menegakkan Keadilan
Anies Baswedan: 'Wajah Baru Jakarta' di Malam Puncak HUT ke-492 Kota Jakarta
Legislator Sesalkan Sanksi Pengurangan Dana BOS Kepada Sekolah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]