Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi II DPR
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
2018-01-18 09:47:56

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy (F-PKB).(Foto: Runi/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli pulau di Indonesia. Beda halnya jika pulau tersebut disewa dengan jangka waktu tertentu melalui penanaman investasi dan sistem hak guna bangunan.

"Intinya tidak boleh ada penjualan pulau kepada pihak asing. Tapi, kalau sifatnya adalah penanaman investasi boleh saja," ungkap Edy menanggapi unggahan sebuah situs swasta www.privateislandonline.com yang memasarkan salah satu pulau di Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

Politisi dari F-PKB ini mengatakan, jual beli pulau merupakan kejadian yang berulang sehingga harus menjadi perhatian semua pihak. Sebelumnya, pada tahun 2012, situs yang sama juga memasang iklan penjualan Pulau Gambar di Laut Jawa dan Pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Edy menambahkan, substansi penjualan pulau atau kepemilikan asing menjadi substansi penting dalam RUU Pertanahan yang tengah dibahas Komisi II dengan pemerintah. Ia menegaskan, draft RUU Pertanahan akan mengatur hak guna dengan jangka waktu tertentu bukan hak kepemilikan untuk asing. Termasuk, pulau tanah rumah tunggal dan apartemen juga akan ditata kembali di dalam RUU Pertanahan

"Intinya kami di DPR tidak mau ada kebijakan yang memperbolehkan orang asing memiliki pulau di Indonesia. Tidak boleh, apalagi di perbatasan karena ini rawan terhadap berubahnya tata batas negara, karena kejadian di Kepulauan Riau ini di wilayah perbatasan," imbuh politisi dari dapil Riau II ini.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini situs www.privateislandonline.com memasarkan Pulau Ajab di Kepulauan Riau, Indonesia seharga $ 3.300.000 atau Rp 44 Miliar. Tak hanya Ajab, Private Islands Inc juga menawarkan Pulau Toja Una-Una di Sulawesi Tengah.

Selain kedua pulau tersebut, situs yang sama juga menawarkan penyewaan lima pulau Indonesia lainnya, yakni Pulau Nikoi di Bintan, Pulau Macan di Kepulauan Seribu, Pulau Joyo di Riau, Pulau Pangkil di Bintan, dan Pulau Kaliage Kecil di Kepulauan Seribu.(ann/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Komisi II DPR
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Legislator Pertanyakan Kinerja KKIP dalam Impor Senjata Polri
DPR Tolak Kerjasama KPU dengan Lemsaneg
Komisi II DPR Minta Dirjen Dukcapil dan KPU Sinkronkan Data Penduduk
Seskab Dipo Alam Penuhi Panggilan Komisi II DPR RI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jabat Dewan Pengarah BPIP, Megawati, Mahfud MD, Said Aqil, Syafii Maarif Bergaji Rp 100 Jutaan?
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]