Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Tersangka Dugaan Suap Protes Keras KPK
0000-00-00 0

Ilustrasi. Lambang KPK.(Foto: BeritaHUKUM)
JAKARTA- Hakim nonaktif Syarifuddin Umar menyampaikan proses keras atas tindakan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terkait dengan penggeledahan terhadap kamar tidurnya, saat mencari barang bukti kasus dugaan korupsi terkait penyuapan dalam perkara yang disidangkan Pengadilan Niaga Jakarta. Tindakan aparat penegak hukum itu dianggapnya telah mengabaikan hak-haknya sebagai tersangka.

Protes serta keberatan hakim Syarifuddin tersebut disampaikan dalam surat khusus yang ditujukan kepada Ketua KPK Busyro Muqoddas. Surat ini disampaikan melalui anggota tim penasihat hukumnya, Hotma Sitompoel. "Kami menghargai upaya KPK, namun kami meminta agar seluruh tindakan KPK, khususnya penyidikan terhadap klien kami dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Hotma kepada wartawan di gedung KPK, Selasa (12/7).

Saat itu, menurut Hotma, petugas KPK yang seluruhnya laki-laki merangsek masuk ke dalam kamar Syarifuddin, meski sudah diperingatkan. Pasalnya, di dalam kamar ada istri Syarifuddin yang hanya mengenakan daster tanpa pakaian dalam karena baru selesai dipijat."Sudah diperingatkan dalam kamar ada istri klien kami tapi petugas KPK langsung menyingkap selimut yang menutupi tubuh istri klien kami sehingga terlihat oleh para petugas KPK," papar Hotma dalam pernyataan tertulisnya.

Hal lain yang diprotes oleh Syarifuddin melalui kuasa hukumnya adalah proses pemeriksaan yang dijalani Syarifuddin di kantor KPK. "Ada tekanan psikis yang dilakukan penyidik KPK dengan cara menelantarkan klien kami selama berjam-jam," ujarnya.Hotma juga menyatakan keberatan dengan aturan pemeriksaan di kantor KPK, seperti larangan pendampingan oleh penasihat hukum serta larangan membawa alat komunikasi dan elektronik.(ded/okezone/bhc)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
Lomba Melukis di Kodam Jaya Raih Rekor MURI
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Kedua Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2019 Mengikuti Deklarasi Kampanye Damai
Tragedi di Danau Victoria, Setidaknya 200 Orang Meninggal Dunia
Din Syamsuddin Mengundurkan Diri dari Posisi Utusan Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]