Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Tersangka Dugaan Suap Protes Keras KPK
0000-00-00 0

Ilustrasi. Lambang KPK.(Foto: BeritaHUKUM)
JAKARTA- Hakim nonaktif Syarifuddin Umar menyampaikan proses keras atas tindakan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terkait dengan penggeledahan terhadap kamar tidurnya, saat mencari barang bukti kasus dugaan korupsi terkait penyuapan dalam perkara yang disidangkan Pengadilan Niaga Jakarta. Tindakan aparat penegak hukum itu dianggapnya telah mengabaikan hak-haknya sebagai tersangka.

Protes serta keberatan hakim Syarifuddin tersebut disampaikan dalam surat khusus yang ditujukan kepada Ketua KPK Busyro Muqoddas. Surat ini disampaikan melalui anggota tim penasihat hukumnya, Hotma Sitompoel. "Kami menghargai upaya KPK, namun kami meminta agar seluruh tindakan KPK, khususnya penyidikan terhadap klien kami dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Hotma kepada wartawan di gedung KPK, Selasa (12/7).

Saat itu, menurut Hotma, petugas KPK yang seluruhnya laki-laki merangsek masuk ke dalam kamar Syarifuddin, meski sudah diperingatkan. Pasalnya, di dalam kamar ada istri Syarifuddin yang hanya mengenakan daster tanpa pakaian dalam karena baru selesai dipijat."Sudah diperingatkan dalam kamar ada istri klien kami tapi petugas KPK langsung menyingkap selimut yang menutupi tubuh istri klien kami sehingga terlihat oleh para petugas KPK," papar Hotma dalam pernyataan tertulisnya.

Hal lain yang diprotes oleh Syarifuddin melalui kuasa hukumnya adalah proses pemeriksaan yang dijalani Syarifuddin di kantor KPK. "Ada tekanan psikis yang dilakukan penyidik KPK dengan cara menelantarkan klien kami selama berjam-jam," ujarnya.Hotma juga menyatakan keberatan dengan aturan pemeriksaan di kantor KPK, seperti larangan pendampingan oleh penasihat hukum serta larangan membawa alat komunikasi dan elektronik.(ded/okezone/bhc)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
KPK Diharap Tidak Buat Pernyataan Berpotensi Gaduh
Imbauan Penundaan Penetapan Tersangka, Ketua DPR: Itu Tergantung Pemerintah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR Tekad Jaga Kedaulatan di Kawasan Pasifik
HUT Kejaksaan Negeri Ke 58: Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri
Menpora Berikan Apresiasi Terhadap Atlet yang Juara di Kancah Internasional
Muhammadiyah Membumikan Islam dalam Kehidupan
14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP
Bertarung di Dapil Sumut 1, Camel Petir Optimis Dapat Melenggang ke Senayan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]