Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Tersangka Dugaan Suap Protes Keras KPK
0000-00-00 0

Ilustrasi. Lambang KPK.(Foto: BeritaHUKUM)
JAKARTA- Hakim nonaktif Syarifuddin Umar menyampaikan proses keras atas tindakan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terkait dengan penggeledahan terhadap kamar tidurnya, saat mencari barang bukti kasus dugaan korupsi terkait penyuapan dalam perkara yang disidangkan Pengadilan Niaga Jakarta. Tindakan aparat penegak hukum itu dianggapnya telah mengabaikan hak-haknya sebagai tersangka.

Protes serta keberatan hakim Syarifuddin tersebut disampaikan dalam surat khusus yang ditujukan kepada Ketua KPK Busyro Muqoddas. Surat ini disampaikan melalui anggota tim penasihat hukumnya, Hotma Sitompoel. "Kami menghargai upaya KPK, namun kami meminta agar seluruh tindakan KPK, khususnya penyidikan terhadap klien kami dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Hotma kepada wartawan di gedung KPK, Selasa (12/7).

Saat itu, menurut Hotma, petugas KPK yang seluruhnya laki-laki merangsek masuk ke dalam kamar Syarifuddin, meski sudah diperingatkan. Pasalnya, di dalam kamar ada istri Syarifuddin yang hanya mengenakan daster tanpa pakaian dalam karena baru selesai dipijat."Sudah diperingatkan dalam kamar ada istri klien kami tapi petugas KPK langsung menyingkap selimut yang menutupi tubuh istri klien kami sehingga terlihat oleh para petugas KPK," papar Hotma dalam pernyataan tertulisnya.

Hal lain yang diprotes oleh Syarifuddin melalui kuasa hukumnya adalah proses pemeriksaan yang dijalani Syarifuddin di kantor KPK. "Ada tekanan psikis yang dilakukan penyidik KPK dengan cara menelantarkan klien kami selama berjam-jam," ujarnya.Hotma juga menyatakan keberatan dengan aturan pemeriksaan di kantor KPK, seperti larangan pendampingan oleh penasihat hukum serta larangan membawa alat komunikasi dan elektronik.(ded/okezone/bhc)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018
Pemprov DKI Jakarta Adakan Penghapusan Sanksi Administrasi Tiga Jenis Pajak
DPR Komitmen Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan
Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
Ekspedisi Mobil Listrik Blits Singgah di Pemkab Kaur dan Disambut Gembira
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!
Jenazah Dufi, Korban Dalam Drum Dimakamkan di TPU Semper Cilincing
Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia
Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]