Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Tersangka Dugaan Suap Protes Keras KPK
0000-00-00 0

Ilustrasi. Lambang KPK.(Foto: BeritaHUKUM)
JAKARTA- Hakim nonaktif Syarifuddin Umar menyampaikan proses keras atas tindakan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terkait dengan penggeledahan terhadap kamar tidurnya, saat mencari barang bukti kasus dugaan korupsi terkait penyuapan dalam perkara yang disidangkan Pengadilan Niaga Jakarta. Tindakan aparat penegak hukum itu dianggapnya telah mengabaikan hak-haknya sebagai tersangka.

Protes serta keberatan hakim Syarifuddin tersebut disampaikan dalam surat khusus yang ditujukan kepada Ketua KPK Busyro Muqoddas. Surat ini disampaikan melalui anggota tim penasihat hukumnya, Hotma Sitompoel. "Kami menghargai upaya KPK, namun kami meminta agar seluruh tindakan KPK, khususnya penyidikan terhadap klien kami dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Hotma kepada wartawan di gedung KPK, Selasa (12/7).

Saat itu, menurut Hotma, petugas KPK yang seluruhnya laki-laki merangsek masuk ke dalam kamar Syarifuddin, meski sudah diperingatkan. Pasalnya, di dalam kamar ada istri Syarifuddin yang hanya mengenakan daster tanpa pakaian dalam karena baru selesai dipijat."Sudah diperingatkan dalam kamar ada istri klien kami tapi petugas KPK langsung menyingkap selimut yang menutupi tubuh istri klien kami sehingga terlihat oleh para petugas KPK," papar Hotma dalam pernyataan tertulisnya.

Hal lain yang diprotes oleh Syarifuddin melalui kuasa hukumnya adalah proses pemeriksaan yang dijalani Syarifuddin di kantor KPK. "Ada tekanan psikis yang dilakukan penyidik KPK dengan cara menelantarkan klien kami selama berjam-jam," ujarnya.Hotma juga menyatakan keberatan dengan aturan pemeriksaan di kantor KPK, seperti larangan pendampingan oleh penasihat hukum serta larangan membawa alat komunikasi dan elektronik.(ded/okezone/bhc)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
Kelola Dana Rp370 Triliun, KPK - BPJS Ketenagakerjaan Tanda Tangani Nota Kesepahaman
Tingkatkan Soliditas lewat Good Morning KPK
RUU Penyadapan Tak Kurangi Kewenangan KPK
Gedung Lama KPK Resmi Jadi Pusat Edukasi Antikorupsi
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
Deklarasikan Pemilu Damai, JAI Tenjowaringin Tasikmalaya Sepakat Tangkal Hoaks
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Zulkifi Hasan: Terima Kasih atas Upaya GARBI Membangun Silaturrahim dengan PAN
Waspadai Paham Radikalisme dan Intoleransi, Faizal Assegaff: Pemilu 2019 Harus Super Damai
Satgas Antimafia Bola Usut Dugaan Plt Ketum PSSI Joko Driyono Terlibat Kasus Pengaturan Skor
Untitled Document

  Berita Utama >
   
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Muhammadiyah Membangkitkan Kembali Kesadaran Beragama yang Mencerahkan
Cyber Crime Ditreskrimsus PMJ Tangkap 4 Pelaku Order Fiktif Gojek
Elektabiltas Petahana Cenderung Menurun, Blunder Tunjukan Kepanikan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]