Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 

Tersangka Baru Surat Palsu MK, Tunggu Hasil Gelar Perkara
Wednesday 03 Aug 2011 20:22:24

Istimewa
JAKARTA-Bareskrim Polri segera menetapkan tersangka baru kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan, setelah menggelar rekonstruksi dan pemeriksaan konfrontasi tersangka serta sejumlah saksi yang diduga terlibat dalam perkara ini.

"Tim penyidik tengah melakukan rapat internal yang merupakan gelar perkara untuk membahas fakta apa saja yang diperoleh dari hasil rekonstruksi dan konfrontasi. Dari hasil gelar ini, nantinya akan diketahui siapa tersangka baru," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Anton Bahrul Alam di Mabes Polri, Rabu (3/8).

Ketika ditanya apakah tersangka baru yang dimaksud adalah Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, Anton enggan menjawab. Namun, menurutnya, sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik akan mengumpulkan sejumlah fakta berupa barang bukti dan kesaksian. "Bukan itu maksudnya. Nanti setelah hasil dari gelar perkara ini akan kita sampaikan. Termasuk tersangka barunya," ujar dia.

Sedangkan mengenai rencana mengonfrontasi Andi Nurpati dengan mantan hakim MK Arsyad Sanusi, penyidik belum menjadwalkannya. Hal ini menunggu hasil gelar perkara. Jika memang diperlukan, keduanya akan dipertemukan untuk dicek silang keterangannya masing-masing. "Tunggu saja. Itu tergantung penyidik apakah masih diperlukan atau tidak," jelas anton.

Meski penyidikan sudah berjalan lebih dari dua bulan, hingga kini tim Penyidik baru menetapkan mantan juru panggil MK Mashyuri Hasan. Untuk itu, penasihat hukum Mashyuri, Edwin Partogi mendesak Polri segera menetapkan tersangka baru. Kliennya ini hanyalah korban mafia pemilu. Sedangkan pihak-pihak yang mengambil dari pemalsuan itu, hingga kini masih bebas berkeliaran.

Dalam pemeriksaan konfrontasi pada akhir bulan lalu, penyidik baru mengkroscek pengakuan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati dengan sejumlah staf KPU, MK, dan tersangka Mashyuri Hasan. Dalam pemeriksaan konfrontasi terakhir, penyidik mempertemukan Andi dengan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi, Nalom Kurniawan dan Mashyuri.

Kepada penyidik, Andi Nurpati mengaku, bertemu Masyhuri dan Nalom di studio JakTV pada 17 Agustus 2009 silam. Namun, ia bersikeras tidak pernah mengatur pertemuan ketiganya di studio itu. Sebaliknya, ia malah menuding Zainal Arifin sebagai orang yang memerintahkan Nalom untuk menemui dirinya dan serahkan surat MK.(mic/bie)

Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional
Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Demo di Depan KPK: Stop Rentenir Online!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]