Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
OTT KPK
Tersangka Bowo Mengaku Disuruh Nusron Wahid Siapkan 400 Ribu Amplop Cap Jempol Serangan Fajar
2019-04-10 07:39:56

Tersangka Korupsi Bowo Sidik Pangarso dan Nusron Wahid politisi Partai Golkar.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono, Waketum Partai Gerindra yang juga sebagai Juru Bicara BPN Capres no urut 02 Prabowo - Sandi mengatakan, TKN mau minta bukit apalagi tentang penyiapan amplop putih berisi duit yang ada tanda jempolnya, ungkap Arief seraya menanggapi respon dari TKN 01 yang meminta bukti terkait amplop tersebut sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, mantan politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso anggota DPR RI dari fraksi Golkar tersebut jadi tersangka perkara dugaan suap antara PT Pupuk Indonesia dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), mengaku diperintahkan oleh rekannya yang di kubu TKN no urut 01, Nusron Wahid yang juga dikenal sebagai politisi partai Golkar terkait dugaan uang Rp 8 miliar yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya disuruh Nusron Wahid mengumpulkan uang untuk DPP," kata Bowo Sidik usai diperiksa penyidik, hari Selasa (9/4). Hanya saja, ia tak menjelaskan lebih detail dari pernyataannya tersebut. Tersangka Bowo langsung bergegas masuk ke dalam mobil tahanan.

Hal itu pun dibenarkan juga oleh pengacara Bowo, Saut Edward Rajagukguk. Bahkan, kata Saut, Nusron juga menyiapkan amplop sebanyak 600 ribu buah. Dengan demikian, total amplop yang disiapkan Nusron dan Bowo sebanyak satu juta amplop.

"Amplop mau dibagi ke Jawa Tengah atas perintah pimpinan dia pak Nusron Wahid. Pimpinan di pemenangan pemilu. Bappilu Jateng Kalimantan. Ini langsung disampaikan Bowo ke penyidik," kata Saut.

"Tuh, bener kan yang nyuruh Bowo Pangarso nyiapin amplop putih tanda cap jempol itu Menteri atau selevel Menteri yaitu kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menurut pengakuan Bowo Pangarso ketika diperiksa KPK," cetus Arief Poyuono, Selasa (9/4).

"Gusti Allah Ora Turu ( Tuhan Tidak Tidur ) semua rencana kecurangan dalam Pilpres dengan serangan Fajar amplop putih di perlihatkan sama Tuhan," ungkap Poyuono.

Sementara, sambung Poyuono kalau mengambil ajaran Sri Krisna begini YATO DHARMA TATO JAYA " artinya: Kemenangan adalah dimana kebenaran akan berlaku mutlak.

"Ini sudah jelas Kemenangan yang Prabowo-Sandi yang membawa misi kebenaran dan keadilan tidak bisa dihalangi dengan amplop-amplop putih cap Jempol," kata Poyuono.

Maka itulah, sekarang tinggal Dewa Yama (Dewa Kematian) yaitu KPK memanggil Nusron Wahid yang menyuruh Bowo Pangarso memproduksi amplop-amplop putih berisi uang dari hasil Korupsi di BUMN.

"Dan Jangan berenti di Nusron aja dong mas Bowo Pangarso, buka aja siapa aktor utamanya. Saya percaya mas Bowo Pangarso itu sebenarnya orang baik dan jujur loh," turur Poyuono.

"Hayo Kang Ace (Juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily ) kumaha iye?.., bener ente ucapan abdi ..tentang kawannya Kang Ace si Bowo Pangarso," pungkas Arief Poyuono.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait OTT KPK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]