Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN
2019-06-24 23:25:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata pernah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016.

PP tersebut, berisikan perubahan atas PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Dalam PP 72 Tahun 2016 Pasal 2A Ayat 2, dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan negara berupa saham BUMN. Dalam hal ini, negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

Pada Ayat 7 di pasal yang sama, diatur bahwa anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN setidaknya dalam dua hal.

"Pertama, mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayananan umum, dan kedua, mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN," bunyi Ayat 7 pada pasal yang sama atau Pasal 2A.

PP Nomor 72 Tahun 2016 itu diteken langsung oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Desember 2016.

Sebelumnya, polemik kedudukan anak perusahaan BUMN ini mencuat dengan terungkapnya jabatan Cawapres Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Dua bank itu, diketahui sebagai anak usaha BUMN.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur bahwa setiap orang yang terjun ke dalam politik praktis seperti menyalonkan diri menjadi Capres dan Cawapres wajib mengundurkan diri dari jabatan di BUMN.

Selain itu, kemarin di persidangan MK, kubu 02 juga meminta agar MK mempertimbangkan dan memutus paslon 01, Jokowi-Maruf untuk didiskualifikasi dari Pilpres 2019 karena status Maruf yang tercatat di dua bank syariah.

Menurut kubu 02, pencalonan Maruf melawan aturan hukum dan sudah sepantasnya dianulir dari pencalonan di Pilpres 2019.(aa/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
 
Langkah Kuda Hitam Mega
 
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
 
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
 
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Hadiri Peringatan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19
Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri
Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
'Gencatan Senjata' Israel-Gaza Dimulai, Warga Cemas akan Pecah Perang
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ETOS Indonesia: Nama Ridwan Hisjam Menguat Menuju Golkar 1
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]