Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Narkoba
Terbukti Nyabu, Okmum Lurah di Samarinda Divonis 5,5 Tahun Penjara
2019-09-04 09:20:35

Terdakwa Masjidi saat mendengarkan vonis oleh majelis hakim.(Foto: BH /gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Terdakwa M Sapriadi Lurah Sinpang Pasir di Samarinda dan Mesjidi sebagai PNS yang bertugas di Humas dan Protokoler Pemkot Samarinda, yang digiring Jaksa Penuntut Unum Muh Mae dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) pada sidang pembacaan putusan pada Selasa (3/9) Majelis Hakim memvonis kedua terdakwa selama 5 tahun 6 bulan penjara.

Kedua terdakwa oleh hakim selain menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara, Hakim juga memvonis dengan denda Rp 800 juta subsider 4 bulan penjara kurungan.

Pembacaan putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim PN Samarinda Agung Sulistiyono dalam amar putusannya mengatakan, kedua terdakwa dinyatakan bersalah terbukti melanggar Pasal 112 KUHP ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ujar ketua Majelis Hakim dalam putusannya.

Vonis 5,5 tahun penjara terhadap kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada sidang 2 pekan sebelumnya. Masing-masing terdakwa M Sapriadi dan terdakwa Masjidi dengan tuntutan selama 7 tahun penjara, denda Rp 800 juta Subsider 6 bulan kurungan.

Setelah membacakan putusan baik terhadap terdakwa M Sapriadi (40) Lurah Simpang Pasir dan terdak Masjidi (45) dalam sidang terpisah, Ketua majelis hakim mengatakan, "setelah mendengarkan putusan selama 5 tahun 6 bulan penjara, mempunyai hak menerima putusan, banding atau pikir-pikir," ujar majelis hakim kepada terdakwa M Sapriadi dan terdakwa Masjedi.

Mendengar pertanyaan majelis hakim terdakwa M Sapruadi dan Masjidi kepada majelis hakim mengatakan, "pikir-pikir yang mulia". Sementara hal yang sama juga oleh JPU mengatakan pikir-pikir.

Untuk diketahui bahwa, ke 2 terdakwa oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Samarinda, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalimantan Timur (Kaltim). Keduanya kedapatan sedang nyabu pada, Kamis (21/3) lalu sekitar pukul 17.30 Wita, di Jalan dr. Sutomo Gg 1 RT. 29 kelurahan Didodadi kecamatan Samarinda Ulu.

Saat petugas masuk ke rumah kayu Ketua RT. 29 yang didiami Mesjidi, keduanya tampak diduga sedang menggunakan narkotika jenis sabu.

Dihadapan keduanya, tim BNNP mendapati alat hisap, lengkap dengan satu poket sabu. Tanpa basa basi lagi, petugas langsung melakukan penggeledahan ke seluruh ruangan, lalu mengamankan kedua pelaku Sapriadi dan Mesjidi.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Narkoba
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
PMJ Sita 18 Kg Sabu, 4.132 Butir Ekstasi dan Menangkap 12 Tersangka
Terbukti Nyabu, Okmum Lurah di Samarinda Divonis 5,5 Tahun Penjara
Darurat Narkoba Jangan Hanya Retorika
Residivis Nenek Rika kembali Ditangkap Polisi karena Edarkan Sabu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]