Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jasa Raharja
Tekan Angka Laka R2 Saat Mudik, Jasa Raharja Selenggarakan Mudik Gratis
2019-05-07 13:01:00

Tampak saat Konferensi pers BUMN Mudik Bareng Gratis Lebaran 2019 oleh Jasa Raharja di Jakarta.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jasa Raharja kembali menyelenggarakan mudik gratis yang ke-14. Mudik gratis ini dikhususkan untuk pengendara motor dan bertujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas roda dua yang mencapai 70 persen saat mudik lebaran.

"Korban kecelakaan yang menggunakan roda dua sekitar 70 persen. Untuk itu Jasa Raharja menyelenggarakan mudik gratis sehingga mampu memindahkan pemudik yang mengendarai motor ke dalam sarana transportasi lain," ucap Direktur Utama Jasa Raharja Budi Rahardjo Slamet di Jakarta, Selasa (7/5).

Untuk tahun 2019, Jasa Raharja memberikan 3 tipe moda transportasi, yaitu kereta api, bus, dan kapal laut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun telah menunjuk Jasa Raharja untuk memberangkatkan minimal 250.000 pemudik.

"BUMN menunjuk Jasa Raharja untuk memberangkatkan minimal 250.000 pemudik. Hari ini telah ada kurang lebih 200.000 pendaftar, ada kenaikan sebesar 23 persen," papar Budi.

Jasa Raharja, lanjut Budi, menyediakan 620 bus dengan total penumpang 31.088 meningkat 3,38 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kereta api pun demikian, Jasa Raharja telah menambah 2 rangkaian menjadi 10 rangkaian. Saat ini, peningkatan penumpang berada di angka 35,53 persen menjadi 6,592 penumpang dibanding tahun sebelumnya sebesar 4.864 orang.

"Peningkatan yang paling signifikan berada di kapal laut. Saat ini penumpangnya meningkat 150 persen menjadi 2.500 penumpang. Padahal, tahun lalu hanya sekitar 1.000 orang. Untuk itu, Jasa Raharja menambahnya menjadi 5 trip," sebut Budi.

Peningkatan-peningkatan dalam berbagai lini ini, papar Rudi, meningkat 6 persen dari total jumlah penumpang, karena Jasa Raharja melihat antusiasme peserta mudik di tahun lalu.

Budi berharap, program mudik gratis ini mampu menekan angka kematian dan kecelakaan di jalan raya saat mudik disamping meningkatkan perekonomian masyarakat di kampung.

"Kami berharap tingkat kecelakaan karena mobilitas yang semakin tinggi bisa kita tekan sehingga tidak ada korban di jalan yang sia-sia. Karena tadinya mereka mau senang-senang di kampung bertemu keluarga," harap Budi.

Tak hanya keselamatan dan keamanan bagi para pemudik gratis, Jasa Raharja juga memberikan fasilitas kepada pemudik lain dengan membuat 15 titik rest area untuk checkpoin (pengecekan). Check poin ini dilengkapi dengan fasilitas memadai.

Adapun, fasilitas lainnya seperti fasilitas kesehatan beserta dokternya, tempat istirahat, alat pijat refleksi, bengkel kecil, kantin, dan galon-galon BBM.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Jasa Raharja
Tekan Angka Laka R2 Saat Mudik, Jasa Raharja Selenggarakan Mudik Gratis
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]