Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Jalan TOL
Tarif Tol Solo-Ngawi Perlu Dievaluasi
2019-02-16 15:48:03

Tim Kunker Reses Komisi DPR RI meninjau Jalan Tol Solo-Ngawi dan Rest Area KM 519A di Sragen, Jawa Tengah.(Foto: Sofyan/sf)
SRAGEN, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir menilai tarif Jalan Tol Solo-Ngawi perlu dievalusi. Pasalnya, tarif yang diberlakukan sebesar Rp 1000 per kilometer dinilai masyarakat masih cukup mahal. Bahkan, tarif yang telah dirasionalisasi dari Rp 1300 per km itu berimbas pada minimnya pengguna. Golongan III bahkan hanya menyumbang 0,8 persen melewati jalan tol sepanjang 90 km ini. Sementara Golongan I mencapai 90 persen.

"Tarif jalan tol ini masih mahal buat rakyat, perlu dievaluasi lagi. Solo-Ngawi ini sampai ratusan ribu, bagi rakyat kecil ini berat. Jadi terkesan hanya untuk kalangan menengah ke atas. Padahal maksud Presiden Joko Widodo, tol ini dibangun untuk semua kalangan," kata Nyat saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau Jalan Tol Solo-Ngawi dan Rest Area KM 519A di Sragen, Jawa Tengah, Kamis (14/2).

Legislator Partai NasDem ini menyarankan, agar jalan tol yang baru diresmikan pada November 2018 lalu itu menarik pengguna, operator jalan tol bisa menggratiskan atau memberi diskon tarif kepada pengguna. Menurutnya, masyarakat jangan dikejutkan dengan harga yang langsung mahal. Apalagi, masih kata Nyat, keluhan akan mahalnya tarif tol ini bukan hanya ruas tol Solo-Ngawi, namun juga di beberapa tol lain.

"Kita mendengar keluhan tol-tol mahal. Saya yakin pengelola jalan tol akan respon terhadap keluhan masyarakat. Kemudian rest area dan SPBU perlu ditambah lagi dan diperkecil jaraknya. Kita dukung Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur, karena infrastruktur kita sudah ketinggalan ratusan tahun dari luar negeri," dorong legislator dapil Kepulauan Riau ini.

Dalam kesempatan itu, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso menilai tarif masuk jalan tol ini tak mahal. Pengguna jalan Tol Trans Jawa sudah bisa merasakan tiga benefit terkait dengan penarifan. Tiga benefit itu menurutnya karena kebijakan dari pemerintah terkait rasionalisasi tarif masuk jalan tol. Tarif jalan tol yang semula ditetapkan Rp 1300 per km, dirasionalisasi menjadi Rp 1000 per km.

"Kalau untuk jalan tol lama yang dibangun tahun 1980-an atau 30 tahun lalu, tarifnya Rp 200 hingga Rp 400 per km. Sedangkan posisi tahun 2011 sebesar Rp 700 per km, jalan tol yang dibangun di atas 2011 tarif yang ditetapkan Rp 1300 per km. Tapi dengan rasionalisasi tarif maka yang berlaku Rp 1000 per km," paparnya.

Keuntungan lainnya adalah perubahan klasterisasi golongan kendaraan. Golongannya tetap 5, tapi tarifnya menjadi 3 golongan. Sesuai ketentuan rasionalisasi tarif, untuk ruas yang baru operasi, tarif awal kendaraan golongan I maksimal Rp 1000 per km, kendaraan golongan II dan III sebesar 1,5 kali dari golongan I, dan kendaraan golongan IV dan V sebesar 2 kali dari golongan I. Selain itu, pengguna jalan tol juga masih mendapatkan diskon sebesar 15 persen hingga akhir Maret mendatang.(sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jalan TOL
Tarif Tol Solo-Ngawi Perlu Dievaluasi
Tarif Tol Mahal, Asosiasi Truk Aptrindo Tak Gunakan Jalan Tol Trans Jawa
Legislator Nilai Tol Trans Jawa Tak Tumbuhkan Ekonomi
Sandiaga: Saya Bangun Tol Cikopo-Palimanan 116 Km Tanpa Utang
Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Amalan Rakyat Aksi di Depan Lapas Cipinang Menuntut Klarifikasi Pemberitaan Media
Sandiaga Uno Dicurhati Soal Listrik, Rentenir Hingga Impor di Muncar Banyuwangi
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online
HUT Lampung Ke-55, Rahmat Mirzani Djausal: Saatnya Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia
Mengurai Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Ketua MPR: Mari Ciptakan Pemilu yang Damai dan Menggembirakan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama
Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru
KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka
Prabowo: Tugas sebagai Pemimpin Tidak Sulit, Asalkan Gunakan Akal Sehatmu dan Cintai Rakyatmu
Polisi Mengungkap Jaringan Narkoba Shabu Riau-Jakarta-Bandung dengan 6 Tersangka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]