Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Radikalisme
Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
2020-02-21 21:59:45

Diskusi 'Upaya Peran Pers Mahasiswa dan Generasi Millenial dalam Membendung Paham Radikalisme', di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (21/2).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Budi Setiawan menegaskan bahwa media sosial menjadi sarana yang paling banyak digunakan oleh kelompok penganut radikalisme dan intoleransi untuk menyebarkan paham-paham yang dipastikan melanggar hukum tersebut.

Perwira Tinggi lulusan terbaik Sespimti Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2016 ini menyebutkan berbagai produk propaganda bertebaran di medium tersebut. Adapaun, kata dia, mengusung ideologi khilafah untuk menyudutkan pemerintah merupakan tema yang paling sering disampaikan oleh kelompok terlarang itu.

"Kelompok pro khilafah tersebut menjadikan hoax sebagai strategi yang efektif. Karena mereka berprinsip sedang berperang sehingga boleh melakukan tipu daya dan tipu muslihat termasuk penyebaran berita bohong atau hoax," kata Budi.

Budi menyampaikan hal tersebut dalam diskusi 'Upaya Peran Pers Mahasiswa dan Generasi Millenial dalam Membendung Paham Radikalisme', di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (21/2).

Ujaran kebencian (hate speech),menurutnya, melalui forum-forum dan media sosial yang isinya hujatan, hinaan dan provokasi bersumber dari hoax tadi, lalu masyarakat menjadi marah, takut dan gelisah sehingga mudah digerakkan untuk kepentingan kelompok tadi.

Setelah menjadi benci akibat terpapar hoax dan ujaran kebencian di media sosial, menurutnya, seseorang akan cenderung bersikap intoleran, rasis, radikalis, hingga merasa benar sendiri. Akibatnya, apabila mendapati orang atau pihak yang tidak sepaham, dianggapnya sebagai lawan yang harus diserang atau dimusnahkan. "Tidak lagi ada rasa damai dalam hatinya, kebencian terus menjadi penyakit yang membutakan mata kemanusiaan," ujar Budi.

Atas itu, Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan pencegahan dan menangkal kampanye pro khilafah di berbagai media. "Termasuk media sosial yang tampaknya seolah-olah bebas menyebarkan berbagai hoax dan hasutan," ungkap Budi.

Upaya pencegahan dilakukan Polri, yakni dengan melakukan patroli cyber, penyuluhan/sosialisasi, pelatihan dan kampanye pemanfaatan internet dengan bijak. Lalu melakukan edukasi dan komunikasi ke penggiat medsos, para netizen, perguruan tinggi, media massa dan lembaga yang terkait, provider seluler dan lainnya. Sehingga, mereka bisa turut berperan mengkampanyekan anti hoax dan menjaga ketertiban bersama. "Juga bersama pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama untuk menjaga ruang publik internet agar sehat," tandas Budi.

Kepolisian juga melakukan upaya pembendungan konten negatif itu. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sehingga patroli cyber bisa dilaksanakan, dan selanjutnya memblokir serta menonaktifkan akun-akun penyebar kampanye pro khilafah dan penyebar hoax.

Di samping itu upaya penegakan hukum dengan cara menangkap dan memproses hukum pelaku, juga senantiasa dilakukan. "Untuk itu, peran serta masyarakat dalam upaya Polri tersebut penting artinya, masyarakat menolak hoax, tidak menyebarkan, meneruskan apalagi memproduksi, juga melaporkan segera jika menemukan adanya sebaran berita bohong dan kampanye pro khilafah di media sosial, dan yang terpenting menjalankan fungsi kontrol saling mengingatkan kepada orang terdekat untuk bijak dalam mengelola informasi," pungkasnya. (bh/mos)


 
Berita Terkait Radikalisme
 
Medsos Berpengaruh terhadap Perkembangan Paham Intoleransi
 
Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
 
Haidar Alwi Institute Kecam Sikap Menag Fachrul Razi Soal Repatriasi 600 WNI ex Kombatan ISIS
 
Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan
 
Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]