Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
2017-11-08 08:40:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Kemanusiaan, Natalius Pigai mulai was-was melihat situasi negeri ini. Bagaimana tidak, terdapat lebih dari 7 juta jiwa penduduk usia produktif mengalami tuna karya atau pengangguran.

Di sisi lain belanja negara tidak mampu terserap dengan baik, alokasi APBN yang jomplang kepada sektor infrastruktur tidak mampu menyerap sepenuhnya penambahan angkatan kerja.

Belum lagi adanya 'serangan' tenaga kerja asing yang memupuskan kesempatan kerja tenaga dalam negeri, hingga persoalan ini mengalami komplikasi.

"Dari total penduduk Indonesia sebanyak 162 juta orang, terdapat 190,59 juta orang usia kerja. Dari total tersebut terdapat 131,55 juta orang angkatan kerja di mana 7,01 juta. Tingkat pengangguran terbuka sektor pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,36%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03%. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9,27%. Diploma III (D3) sebesar 6,35%, dan universitas 4,98%," papar dia secara tertulis yang diterima Aktual.com Selasa (7/11).

Dia memperkirakan angka pengangguran ini akan tumbuh makin tinggi, dan dia tidak yakin Presiden Joko Widodo mampu mengatasi persoalan ini dalam waktu relatif cepat.

"Ini sudah ancaman serius Pak Jokowi. Negara yg dipimpin oleh seorang Tukang tidak mampu atur link dan Macth antar pendidikan dan dunia kerja. Sejauh pengalaman saya, dilihat dari perkembangan statistik ini menunjukkan bahwa program kabinet Jokowi ini tidak pro job," ujar dia.

Di antara pembuktian bahwa Jokowi tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan lapangan kerja yakni banyaknya pengusaha ritel gulung tikar.

"Perusahaan-pengusaha ritel dan industri mulai gulung tikar, juga pengeluaran Pemerintah (government expenditure) lebih banyak ke infrastruktur yang justru menyedot lapangan kerja terbatas dan menguntungkan para swasta asing dan kaum oligarki," sesal dia.

Pigai meminta pemerintah lebih cermat, sebab dia memperkirakan pada setiap tahun setidaknya penduduk Indonesia bertambah sebanyak 4 juta jiwa. Sementara rasio lapangan kerja setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyedot 400.000 tenaga kerja.

Artinya dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, maka hanya mampu menyerap tenaga kerja 2 juta jiwa.

"Berarti hanya 2 juta orang terserap, sementara pertumbuhan penduduk 4 juta tiap tahun. Kita terlena sementara bahaya mengancam. Kalau tidak mampu, demi NKRI, Bangsa dan Negara lebih terhormat jika tidak berambisi menjadi Presiden tahun 2019," pungkas dia.

Untuk diketahui, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 6 November 2017 mengatakan adanya ledakan angka pengangguran sebesar 10.000 jiwa secara year on year pada Agustus 2017.

Diketahui pada tahun lalu penduduk usia produktif menganggur sebesar 7,03 juta jiwa, namun angka tahun ini membengkak menjadi 7,04 juta jiwa.(dd/aktual.co/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jokowi
Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo
Presiden Jokowi, Sampai Kapan Menyalahkan Kebijakan Masa Lalu Ditengah Kegagalan Pemerintah Sekarang?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]