Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pengangguran
Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
2017-11-08 08:40:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Kemanusiaan, Natalius Pigai mulai was-was melihat situasi negeri ini. Bagaimana tidak, terdapat lebih dari 7 juta jiwa penduduk usia produktif mengalami tuna karya atau pengangguran.

Di sisi lain belanja negara tidak mampu terserap dengan baik, alokasi APBN yang jomplang kepada sektor infrastruktur tidak mampu menyerap sepenuhnya penambahan angkatan kerja.

Belum lagi adanya 'serangan' tenaga kerja asing yang memupuskan kesempatan kerja tenaga dalam negeri, hingga persoalan ini mengalami komplikasi.

"Dari total penduduk Indonesia sebanyak 162 juta orang, terdapat 190,59 juta orang usia kerja. Dari total tersebut terdapat 131,55 juta orang angkatan kerja di mana 7,01 juta. Tingkat pengangguran terbuka sektor pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,36%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03%. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9,27%. Diploma III (D3) sebesar 6,35%, dan universitas 4,98%," papar dia secara tertulis yang diterima Aktual.com Selasa (7/11).

Dia memperkirakan angka pengangguran ini akan tumbuh makin tinggi, dan dia tidak yakin Presiden Joko Widodo mampu mengatasi persoalan ini dalam waktu relatif cepat.

"Ini sudah ancaman serius Pak Jokowi. Negara yg dipimpin oleh seorang Tukang tidak mampu atur link dan Macth antar pendidikan dan dunia kerja. Sejauh pengalaman saya, dilihat dari perkembangan statistik ini menunjukkan bahwa program kabinet Jokowi ini tidak pro job," ujar dia.

Di antara pembuktian bahwa Jokowi tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan lapangan kerja yakni banyaknya pengusaha ritel gulung tikar.

"Perusahaan-pengusaha ritel dan industri mulai gulung tikar, juga pengeluaran Pemerintah (government expenditure) lebih banyak ke infrastruktur yang justru menyedot lapangan kerja terbatas dan menguntungkan para swasta asing dan kaum oligarki," sesal dia.

Pigai meminta pemerintah lebih cermat, sebab dia memperkirakan pada setiap tahun setidaknya penduduk Indonesia bertambah sebanyak 4 juta jiwa. Sementara rasio lapangan kerja setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyedot 400.000 tenaga kerja.

Artinya dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, maka hanya mampu menyerap tenaga kerja 2 juta jiwa.

"Berarti hanya 2 juta orang terserap, sementara pertumbuhan penduduk 4 juta tiap tahun. Kita terlena sementara bahaya mengancam. Kalau tidak mampu, demi NKRI, Bangsa dan Negara lebih terhormat jika tidak berambisi menjadi Presiden tahun 2019," pungkas dia.

Untuk diketahui, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 6 November 2017 mengatakan adanya ledakan angka pengangguran sebesar 10.000 jiwa secara year on year pada Agustus 2017.

Diketahui pada tahun lalu penduduk usia produktif menganggur sebesar 7,03 juta jiwa, namun angka tahun ini membengkak menjadi 7,04 juta jiwa.(dd/aktual.co/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pengangguran
Jokowi Harus Buktikan Keluarganya Bukan Anggota PKI dengan Tes DNA
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
Habib Rizieq Shihab: Pak Jokowi, Tegakkan Keadilan, Jangan Hanya Fokus Pencitraan
4 Tahun Jokowi Berkuasa: Masih Gagal di Bidang Pemberantasan Korupsi
Sebut Politikus Sontoloyo, Jokowi Tunjuk Hidung Sendiri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]