Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Tambang
Tak Bangun Smelter Hingga 2022, Izin Ekspor Tambang Sebaiknya Dicabut
2018-10-08 14:49:12

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu.(Foto: Naefuroji/od)
KOLAKA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah bersikap tegas kepada perusahaan-perusahaan tambang yang tak merealisasikan pembangunan smelter hingga tahun 2022. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu berharap, relaksasi dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan regulasi perpanjangan kewajiban pembangunan smelter hingga tahun 2022, adalah yang terakhir kali diberikan.

Demikian diungkapkan Gus Irawan saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Aneka Tambang Tbk, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Direktur PSLB3 Kementerian LHK RI di Kantor PT. ANTAM Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (4/10).

"Kita berharap relaksasi pemerintah melalui PP Nomor 1 Tahun 2017 adalah untuk yang terakhir kali. Kita ingin pastikan perusahaan pertambangan yang mendapatkan izin ekspor, tapi belum juga membangun smelter, akan kita rekomendasikan kepada pemerintah untuk mencabut saja izin ekspornya, supaya ada efek jera," tegas Gus Irawan.

Ia menambahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba semangatnya adalah hilirisasi, pemurnian mineral dalam negeri, sehingga ada nilai tambah (added value) yang dinikmati di dalam negeri. UU itu memberikan waktu transisi 5 tahun sejak 2009-2014, namun ternyata belum juga selesai.

Kemudian diberikan lagi waktu kepada perusahaan pertambangan dengan PP Nomor 1 Tahun 2014 dengan tenggat waktu 3 tahun sampai 2017, namun smelter masih juga belum selesai. Hingga terakhir keluar PP Nomor 1 Tahun 2017 yang memberikan waktu lagi untuk pembangunan smelter selama 5 tahun hingga tahun 2022.

"Negara ini sudah terlalu baik, maka itu Komisi VII DPR ingin memastikan bahwa tahun 2022 itu menjadi yang terakhir batas relaksasi dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba," legislator Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini mendorong perusahaan-perusahaan tambang yang belum memiliki smelter agar datang ke PT. ANTAM untuk melihat dan belajar bagaimana membangun smelter.

"PT. ANTAM ini merupakan pionir smelter di Indonesia sebelum lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009, mereka sudah melakukan proses pemurnian (smelter). Melalui kunjungan ini kita ingin meyakinkan PT. ANTAM supaya terus bisa mengembangkan diri. Bahwa ada yang masih dalam proses pembangunan, kita berharap itu segera bisa diselesaikan," ulasnya.

Banyak perusahaan lain yang memperoleh izin ekspor sekitar 2-2,5 juta ton, namun realisasi pembangunan smelter masih jauh dari harapan. Apalagi mereka yang belum ada kemajuan fisik terkait janji kewajiban membangun smelter, Komisi VII DPR RI akan merekomendasikan untuk dicabut izin ekspornya. Ia juga mendorong proses hilirisasi pertambangan sesuai semangat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba bisa segera mulai direncanakan dengan sungguh-sungguh.

Di lain pihak, Direktur Operasional PT. ANTAM Tbk Hari Widjajanto menjelaskan terkait ijin ekspor 2,7 juta ton, pihaknya sudah mulai merealisasikan hingga September 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton. "Kami yakin akan mampu mencapai target dan merealisasikannya, bahkan jika ditambah izin kuota ekspornya," ungkapnya optimis.

Kunspek Komisi VII DPR RI yang dipimpin Gus Irawan ini juga diikuti Anggota Komisi VII DPR RI Haerul Saleh (Gerindra), Kurtubi (NasDem), Fery Kase (Hanura), Muh. Yudi Kotoucky (PKS), Abdul Kadir Karding (PKB), Tjatur Sapto Edy (PAN), Nawafie Saleh (Golkar).(oji/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Tambang
Permintaan Turun, Aktivitas Pertambangan Harus Dijaga
PERKHAPPI Resmi Menjadi Wadah Konsultan Hukum Pertambangan
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd
Aksi Demo Pertambangan PT HRB dan BIB Tertahan, Pihak Manajemen akan Beri Solusi
Harus Ada Solusi Hadapi Masifnya Penambangan Liar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Jaksa Satriawan sebagai Tersangka Kasus Suap Lelang Proyek TP4D
Ketua DPR: LPSK Tidak Boleh Bubar karena Minim Anggaran
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Perluasan Ganjil Genap Beri Dampak Positif Perbaikan Kualitas Udara
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]