Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 

Tak Ada yang Usulkan Soeharto dan Gus Dur
Tuesday 08 Nov 2011 21:08:52

Menko Polhukam Djoko Suyanto (Foto: Ist)
JAKARTA (Berita HUKUM.com) – Pemerintah RI memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tujuh orang putra terbaik Indonesia. Mereka tersebut, yakni Syafruddin Prawiranegara, Idham Chalid, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka), Ki Sarmidi Mangunsarkoro, I Gusti Ketut Pudja, Sri Susuhan Pakubuwono X dan Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono.

Namun, dari tujuh nama pahlawan nasional itu, tak ada nama mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Padahal, nama mereka sejak lama diperbincangkan masyarakat. Apa alasan pemerintah tidak menganugerahkan gelar pahlawan bagi kedua tokoh nasional sekaligus mantan Presiden RI tersebut?

Menurut Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa, Tanda Gelar, dan Tanda Kehormatan yang juga menjabat Menko Polhukam Djoko Suyanto, Pak Harto dan Gus Dur tidak masuk sebagai pahlawan nasional, karena tidak ada yang mengusulkan. "Kalau namanya masuk di Kementerian Sosial sudah pasti dibahas,” jelas dia.

Dikatakan seleksi pahlawan nasional dilakukan di Kemensos yang diusulkan dari berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Lalu, diseleksi tim yang terdiri dari Kemensos, Mabes TNI, tokoh masyarakat, sejarawan dan lainnya yang berjumlah 12-13 orang. “Setelah itu, barulah masuk ke Dewan Tanda Jasa untuk dibahas dan ditetapkan," kata dia.

Menurut dia, dirinya menjabat sebagai ketua Dewan Tanda Jasa yang beranggotakan Quraish Shihab, TB Silalahi, Juwono Sudarsono, Haryono Suyono, Jimly Asshidiqqie dan Eti Setiawati. Syarat umum mendapatkan gelar Pahlawan Nasional adalah WNI atau bukan WNI.

“Mereka juga harus memiliki integritas moralnya tinggi, ada keteladanan dan berjasa kepada nusa dan bangsa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, juga berkelakuan baik dan setia, tidak pernah mengkhianati bangsa. Tidak pernah dipidana selama lima tahun," jelas Djoko.(dbs/wmr)

Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya
Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]