Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Politik
Tahun 2018 Akan Jadi Tahun Gaduh Politik
2018-01-04 10:00:26

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam pertemuannya dengan awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/1).(Foto: Jayadi)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2018 harus disadari sebagai tahun ribut dan gaduh, meski demikian hal itu harus bisa diterima. karena merupakan siklus hidup dari demokrasi Indonesia. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Seperti tubuh yang punya siklus hidup, maka ada pula siklus hidup demokrasi. Dalam siklus hidup demokrasi itu, setahun menjelang pemilu pasti terjadi ribut. Jadi terimalah kenyataan bahwa tahun ini kita akan ribut," ujar Fahri Hamzah, Rabu (3/1).

Menurut Fahri banyak yang dapat dijadikan alasannya, belum lagi ditambah dengan adanya Pilkada. Oleh karenanya ia meminta kepada Presiden, agar memimpin politik ini dan jangan dilepas tangan. Ia menilai selama ini Presiden agak banyak bersikap melepas tangan politik. Sehingga keributan yang terjadi itu tidak ada yang mengendalikan.

"Misalnya bagaimana dengan nasib ulama yang di statusnya di tersangkakan dan dipanggil berkali-kali itu, apakah tidak selayaknya kalau dianggap saja sudah selesai. Demi untuk menenangkan, maka SP3 saja kasus ulama itu. Kalau diulur-ulur begini maka akan membuat resah banyak orang. Ini bisa menjadi bara api di tahun 2018, yang seharusnya bisa diredakan satu persatu. Itulah yang harus disadari dan dikelola, sebab hal ini bisa berbahaya efeknya kepada akselerasi pemilu kita yang akan datang," tandasnya.(dep,mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Politik
Dalam Kontestasi Politik, Buzzer Dapat Predikat Negatif
Mahyudin: Kontestasi Pilpres Jangan Terjebak Politik Identitas
Enggan Buru-buru Menikah, Tasya Kamila Tertarik Terjun ke Politik
Muhammadiyah Ajak Pimpinan Parpol Komitmen Memajukan Kepentingan Bangsa daripada Hasrat Praktis Politik
Ketua DPR: Politik Biaya Tinggi Merupakan Salah Satu Pemicu Korupsi di Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan
Ketum Airlangga Hartarto: Rakornis Bappilu Golkar Siap Atur Strategi Kemenangan Pemilu 2019
IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Setelah Uruguay, Kanada Resmi Legalkan Penggunaan dan Penjualan Ganja
Pebisnis Bunuh Diri Pakai Pistol, Sejumlah Senjata Ilegal Ditemukan di Apartemennya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]