Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
#2019GantiPresiden
Tagar #2019GantiPresiden, Propaganda Politik dan Kurang Mendidik
2018-09-09 06:22:26

Ilustrasi. Alhamdulillah, tampak Habiburokhman dan Ahmad Dhani yang hadir saat acara deklarasi #2019GantiPresiden di Lampung berjalan kondusif.(Foto: twitter)
Oleh: Yusril Ihza Mahendra

MENJELANG PILPRES 2019 kita telah biasa menyaksikan berbagai tagar yang viral di medsos, baik berisi dukungan kepada Petahana Joko Widodo, maupun dukungan kepada sang penantang: Prabowo Subijanto. Adanya kegiatan dukung-mendukung dalam Pilpres adalah lumrah, wajar, sah dan konstitusional dalam sistem yang demokratis.

Namun patut pula disadari bahwa tagar-tagar yang sengaja diciptakan itu hendaknya juga mengandung unsur pendidikan politik. Pendidikan politik berkaitan erat dengan peningkatan kualitas demokrasi.

Dalam tagar #Jokowi2Periode jelas disebutkan nama Jokowi sebagai capres yang didukung. Sementara dalam tagar #2019GantiPresiden, tidak jelas presiden siapa yang mau di ganti, dan juga tidak jelas siapa penggantinya.

Padahal dengan sudah terang hanya ada 2 pasang calon presiden begini sudah jelas nama yang mana yang mau di pilih, dan tidak akan keluar dari 2 pasang calon itu.

Jadi pendapat saya rasanya sudah kurang pas tagar 2019 ganti presiden itu.
Kurang mendidik dan terlalu propokatif, tidak jelas siapa Presiden yang mau diganti dan siapa penggantinya. Padahal dalam Pilpres 2019 capresnya hanya ada dua: Joko Widodo dan Prabowo Subijanto.

Karena sudah jelas hanya ada dua calon Presiden, maka sudah saatnya tagar diganti dengan menyebut nama pilihan calon presidennya secara tegas dan jelas. Ini sangat penting agar tagar tersebut tetap berisi pendidikan politik kepada rakyat, bukan propaganda politik.

Propaganda politik bertujuan menanamkan ke alam bawah sadar publik tentang sesuatu, dan bisa menjauhkan mereka dari rasionalitas. Tagar #2019GantiPresiden akan mendorong publik ke arah "pokoknya tahun 2019 ganti Presiden".

Kalau sudah seperti itu alam bawah sadar publik, maka publik tidak akan mikir lagi siapa pengganti Presiden, pokoknya ganti. Kalau calon Presiden hanya dua, maka siapapun dia, kemungkinan besar akan memenangkan kompetisi dalam Pilpres. Tentu ini tidak memberikan pendidikan politik apa-apa kepada rakyat.

Padahal, Pemilu, termasuk Pemilihan Presiden selain bertujuan untuk melaksanakan demokrasi, juga dimaksudkan sebagai wahana pendidikan politik. Kita ingin rakyat kita menjadi dewasa dan rasional dalam menentukan pilihan politik, bukan penggiringan opini melalui propaganda. Bangsa yang besar harus mampu membangun dirinya dengan kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran politik itu harus dibangun dengan rasionalitas.

Penulis adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait #2019GantiPresiden
Masyarakat Sumbar Antusias Sambut Kedatangan Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Fadli Zon
Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan
Gerakan Emak Emak Peduli Rakyat 'GEMPUR' Unjukrasa di Mabes Polri
Agus Riewanto: Gerakan #2019GantiPresiden Merupakan Gejala Makar
Tagar #2019GantiPresiden, Propaganda Politik dan Kurang Mendidik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]