Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
TNI
TNI Jaga Keutuhan NKRI pada Tingkat Keamanan Yang Tinggi
2018-02-12 06:50:13

BOGOR, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tingkat keamanan yang tinggi, sehingga pelaku bisnis dan perbankan semuanya bisa melaksanakan tugas dan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dihadapan 100 orang peserta Business Meeting 2018, bertempat di Royal Tulip Hotel, Gunung Geulis, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/2).

PanglimaTNI menuturkan bahwa TNI membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen bangsa, termasuk diantaranya adalah Bank Nasional Indonesia untuk menghadapi tantangan atau peluang di masa depan. "Kami terus mendukung melalui tugas yang diberikan kepada TNI demi terjaminnya keamanan negara, percayalah keamanan stabilitas nasional tetap akan kami (TNI) pelihara dan jaga sehingga saudara-saudara dalam melaksanakan pekerjaan dapat meningkatkan perekonomian bangsa ini, tentunya dengan perasaan aman dan damai," jelasnya.

Disisi lain Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa dalam waktu dekat masyarakat Indonesia menghadapi Pemilukada pada bulan Juni dan Juli, TNI-Polri sudah memitigasi dan sudah mulai mengadakan antisipasi dengan terus memberikan pengarahan ke seluruh satuan-satuan wilayah. "Pertama, TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan kedua adalah kita (TNI) memitigasi adanya politik uang dan politisasi SARA," katanya.

"Kita sepakat untuk mensukseskan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Umum 2019 serta menjadikan pesta demokrasi ini berintegritas dengan cara menolak adanya politik uang dan politisasi SARA, kita juga ikut mengawasi dengan membantu Kepolisian Republik Indonesia. Ini adalah satu langkah strategis yang terus kita kembangkan," tegas Panglima TNI.

Terkait pesta demokrasi 2018 dan 2019, Panglima TNI mengatakan bahwa TNI terus mengantisipasi adanya ancaman global salah satunya ancaman cyber. Ini dapat menjadikan atau menciptakan instabilitas nasional. "Dengan menggunakan cybertersebut dapat membuat satu informasi hoax atau memberikan informasi yang tidak jelas, yang akhirnya mengadu domba," katanya.

Lebih lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa hal-hal yang menjadi kemungkinan terjadi dan resiko apa yang akan terjadi sudah diantisipasi, diantaranya ada anarkis dan kerusuhan massa, yang mengakibatkan pada kerusakan infrastruktur, terganggunya sistem pemerintahan dan terganggunya sistem keuangan. "Saya menyakini bahwa dunia perbankan khususnya BNI telah memiliki mekanisme yang baik dalam menghadapi berbagai situasi tersebut," imbuhnya.

"Tentunya kita semua berharap agar situasi di Indonesia semua bisa terjaga seperti yang kita rasakan saat ini dan pemilihan atau Pemilukada 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Umum 2019 akan berjalan dengan aman lancar dan damai," pungkas Panglima TNI.(TNI/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait TNI
TNI Harus Miliki Arah Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara
Panglima TNI: Pegang Teguh Sifat Satria dalam Melaksanakan Tugas
Pulau Morotai Berhasil Dikuasai TNI
Asops Kasau Tinjau Kesiapan Latihan PPRC TNI 2018 Wilayah Morotai
Panglima TNI Resmikan Empat Satuan Baru TNI di Sorong
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran
Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]