Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
TKN Bilang Gerakan Subuh Putihkan TPS Berbahaya, BPN: Bukannya 'Serangan Fajar' Yang Berbahaya
2019-04-16 20:44:00

Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi Hidayat Nur Wahid.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Hidayat Nur Wahid membantah pernyataan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf menilai gerakan Subuh Akbar Indonesia (SAI) Putihkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpeluang mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

Hidayat mengatakan Gerakan Subuh Putihkan TPS sama sekali tidak ada bahayanya. Malah, yang berbahaya adalah "serangan fajar" yang dilakukan sebelum masyarakat ke TPS.

"TKN nilai Gerakan Subuh Putihkan TPS berlebihan dan bahaya? Bukankah yang berbahaya adalah yang saat "fajar (subuh)" malah lakukan "serangan" dengan siapkan miliaran rupiah," ujar politisi senior PKS ini lewat akun twitter @hnurwahid, Selasa (16/4).

Menurut Hidayat yang juga wakil ketua MPR ini, "serangan fajar" sangat berbahaya karena merusak kedaulatan rakyat.

"(Serangan fajar) untuk membeli suara rakyat, dan merampok akal sehat dan kedaulatan rakyat," imbuhnya.

Saat jumpa pers di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Minggu (14/4) lalu, Wakil Ketua Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Maruf, Juri Ardiantoro menilai, gerakan SAI Putihkan TPS terlalu berlebihan dan bisa menimbulkan bahaya bagi penyelenggara pemilu.

Siapa pun, jelas Juri, tidak boleh mengganggu proses pemungutan dan perhitungan suara. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dari aktivitas di sekitar TPS agar tidak mengganggu pemilih yang hendak menggunakan hak pilih.

KPK sebelumnya mengamankan 400 ribu amplop "serangan fajar" dalam 84 kardus senilai Rp 8 miliar lebih bersamaan dengan penangkapan calon anggota DPR RI petahana dari Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Sementara, Masyarakat Indonesia akan segera menyampaikan suaranya dalam pemilihan umum serentak yang digelar esok hari, 17 April 2019. Dalam Pemilu kali ini masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden Indonesia, wakil rakyat dari pusat, provinsi dan kabupetn/kota, serta anggota DPD RI.

Masyarakat tampak begitu antusias untuk menyongsong pesta demokrasi lima tahunan itu. Antusiasme tidak hanya dirasakan di dunia nyata, tapi juga merambah di dunia maya.

Seperti warganet di platform media sosial Twitter. Malam menjelang pencoblosan mereka ramai-ramai mencuit dengan menggunakan tanda pagar (tagar) #GerakanSubuhAkbarIndonesia.

Berdasarkan pantauan, Selasa (16/4), hingga pukul 18.35 WIB, tagar tersebut telah digunakan sebanyak 40 ribu twit. Warganet mengajak masyarakat luas untuk melaksanakan ibadah salat Subuh berjemaah terlebih dahulu, sebelum berangkat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memberikan suaranya.

"Mari sama-sama jaga TPS seperti Bang Sandi. Setelah subuh berjamaah jangan tidur lagi, tapi langsung siap-siap tongkrongin TPS biar tidak ada tuyul atau pemilih hantu," tulis pemilik akun @CakKhum.

Diketahui, Cawapres Sandiaga juga mengisyaratkan untuk melaksanakan Subuh berjemaah sebelum pergi ke TPS.

"Saya rencana memulai kegiatan untuk menyuarakan kepada masyarakat menggunakan hak pilih. Rencananya akan salat Subuh berjemaah, setelah itu periapan dan sepagi mungkin datang ke TPS karena kita ingin proses yang sepagi mungkin," ujarnya di Kompleks DPR, Selasa (16/4) pagi tadi.(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]