Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Hoax
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
2018-10-18 12:53:10

Silaturahmi dan Talkshow bertajuk 'Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme Menuju Pemilu 2019 Damai Demi Keutuhan NKRI' oleh PB HMI di Gedung Jakarta Design Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/10).(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mensukseskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung dengan damai, Polri terus melakukan berbagai langkah strategis yang bersentuhan langsung dengan seluruh komponen masyarakat.

Hal itu disampaikan perwakilan Baintelkam Mabes Polri AKBP Syuhaimi dalam Silaturahmi dan Talkshow bertajuk 'Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme Menuju Pemilu 2019 Damai Demi Keutuhan NKRI' yang diadakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Gedung Jakarta Design Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/10).

"Acara ini adalah bentuk kepedulian kami kepada seluruh elemen masyarakat, kita bisa saling sharing dan berdiskusi apa yang menjadi perhatian publik pada diskusi kali ini. Silaturahmi ini merupakan media komunikasi dan pendekatan dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI menuju Pemilu damai 2019 demi keutuhan NKRI," ujarnya.

Mantan narapidana teroris yang menjadi salah satu pembicara pada kesempatan ini, Yudi Zulfahri, menegaskan bahwa sikap kritis terhadap paham radikalisme sangat penting dimiliki oleh seluruh masyarakat. "Karena kalau kita cuek kelompok radikalimse akan terus menyebarkan pengaruh dan ideologinya," kata Yudi.

Dosen Universitas Paramadina Aan Rukmana menyampaikan, peningkatan pembangunan bangsa, juga merupakan salah satu komponen penting dalam mengantisipasi hoax, intoleransi dan radikalisme. "Memperkuat civil society dan membentuk karakter masyarakat. Insya Allah jika itu diperkuat, isu-isu hoax bisa diantisipasi. Kita harus fokus pada pendidikan karakter, moral dan ahlak," paparnya.

Fungsionaris PB HMI, Andi Satria menyebutkan bahwa hoax harus diantisipasi, sebab hoax merupakan pemicu konflik di masyarakat. "Bahwa memasuki tahun politik jelang 2019 sudah banyak yang buat hati kita resah, banyak fenomena sosial yang terjadi di masyarakat banyak berita hoax, ini yang merupakan akar permasalahan dari konflik horizontal yang terjadi di masyarakat," jelasnya.

Sementara, CEO Langit Digital, Heriski Kurniawan, mengimbau agar masyarakat dapat secara bijaksana dalam menggunakan media sosial. "Untuk menanggulangi tentang isu hoax yang pertama hati-hatilah dengan judul provokasi. Teman-teman harus cross check dahulu jika dapat informasi, lalu cermati alamat situs atau sumber, periksa faktanya, cek keaslian foto dan ikut serta dalam group anti hoax. Jadilah pengguna media sosial yang smart," tandasnya.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Hoax
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Serangan Kilang Minyak Arab Saudi: AS Sebut Data Intelijen Menunjukkan Keterlibatan Iran
Bedah Otak Anies Terkait Ibu Kota
Paripurna DPR Sepakat 19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Perkawinan
Selamat Jalan KPK...
Menkumham Yasonna Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]