Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Radikalisme
Sudut Pandang Berbeda Soal Radikalisme, Ini Kata Anak Pahlawan Nasional dan Penggiat
2019-11-09 11:37:36

Situasi diskusi 'Ngopi Pas' Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk "Pahlawan Anti Radikal untuk Indonesia Maju".(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, Bambang Sulistomo mengatakan, pemerintah harus jelas dan tegas dalam mengartikan istilah radikalisme. Hal itu bertujuan agar tidak saling tuduh menuduh dan menimbulkan kegaduhan.

"Kalau radikalisme seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), kita sama-sama sepakat, radikalisme yang mengingkari nilai-nilai sosial, keadilan, ketuhanan, dan kemanusiaan dilarang berkembang," kata Bambang dalam diskusi 'Ngopi Pas' bertema "Pahlawan Anti Radikal untuk NKRI, Indonesia Maju" yang diselenggarakan Forum Jurnalis Merah Putih (FJMP) di Cikini, Jakarta Pusat, Jum'at (8/11).

Kata dia, jika bicara sejarah, setiap zaman pemerintahan memang selalu menyampaikan slogan-slogannya. Seperti era Orde Lama, lanjut Bambang, dimana ada narasi revolusi selalu digelorakan dengan ide besar Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom).

Maka dari itu, ia menegaskan keadilan adalah hakikat dari kehidupan manusia. Bahkan, dalam pembukaan UUD 1945 juga menunjukkan kata 'keadilan dan kemerdekaan' paling banyak disebutkan.

"Kapolri beberapa waktu lalu menyatakan bahwa yang dilawan bukan radikalisme Islam, tapi harus dijelaskan yang harus dilawan adalah radikalisme yang bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan," ujarnya.

Dalam konteks yang sama, Penggiat Anti Radikalisme Haidar Alwi mengatakan, langkah pemerintah untuk memerangi radikalisme sudah cukup baik.

"Salah satunya yaitu kebijakan Presiden Jokowi yang membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Baru Pak Jokowi yang berani seperti ini," ujarnya.

Meski demikian, Haidar Alwi mengatakan salah satu penyebab utama munculnya radikalisme di Tanah Air disebabkan oleh masalah ekonomi.

Ia menuturkan, orang-orang yang berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung bersama ISIS kalau ditanya semua menjawab dengan alasan yang sama, yaitu ekonomi.

Haidar juga tidak menampik, bahwa kondisi ekonomi di Tanah Air masih dalam kondisi kurang bagus sehingga terdapat sejumlah orang yang memilih bertolak ke Suriah dan Irak untuk bergabung bersama ISIS.

"Memang belum bagus, semua orang juga tahu. Artinya semua butuh proses karena lima tahun ke belakang Presiden Jokowi fokus ke infrastruktur," tukasnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Radikalisme
 
Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
 
Kaji Ulang Diksi Radikalisme
 
Pemerintah Diminta Lebih Militan Menghadapi Kelompok Radikal
 
Jangan Lagi Muncul Isu-Isu Radikalisme
 
Ustadz Abdul Somad Minta Pemerintah Keluarkan Definisi Radikal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]