Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Radikalisme
Sudut Pandang Berbeda Soal Radikalisme, Ini Kata Anak Pahlawan Nasional dan Penggiat
2019-11-09 11:37:36

Situasi diskusi 'Ngopi Pas' Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk "Pahlawan Anti Radikal untuk Indonesia Maju".(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, Bambang Sulistomo mengatakan, pemerintah harus jelas dan tegas dalam mengartikan istilah radikalisme. Hal itu bertujuan agar tidak saling tuduh menuduh dan menimbulkan kegaduhan.

"Kalau radikalisme seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), kita sama-sama sepakat, radikalisme yang mengingkari nilai-nilai sosial, keadilan, ketuhanan, dan kemanusiaan dilarang berkembang," kata Bambang dalam diskusi 'Ngopi Pas' bertema "Pahlawan Anti Radikal untuk NKRI, Indonesia Maju" yang diselenggarakan Forum Jurnalis Merah Putih (FJMP) di Cikini, Jakarta Pusat, Jum'at (8/11).

Kata dia, jika bicara sejarah, setiap zaman pemerintahan memang selalu menyampaikan slogan-slogannya. Seperti era Orde Lama, lanjut Bambang, dimana ada narasi revolusi selalu digelorakan dengan ide besar Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom).

Maka dari itu, ia menegaskan keadilan adalah hakikat dari kehidupan manusia. Bahkan, dalam pembukaan UUD 1945 juga menunjukkan kata 'keadilan dan kemerdekaan' paling banyak disebutkan.

"Kapolri beberapa waktu lalu menyatakan bahwa yang dilawan bukan radikalisme Islam, tapi harus dijelaskan yang harus dilawan adalah radikalisme yang bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan," ujarnya.

Dalam konteks yang sama, Penggiat Anti Radikalisme Haidar Alwi mengatakan, langkah pemerintah untuk memerangi radikalisme sudah cukup baik.

"Salah satunya yaitu kebijakan Presiden Jokowi yang membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Baru Pak Jokowi yang berani seperti ini," ujarnya.

Meski demikian, Haidar Alwi mengatakan salah satu penyebab utama munculnya radikalisme di Tanah Air disebabkan oleh masalah ekonomi.

Ia menuturkan, orang-orang yang berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung bersama ISIS kalau ditanya semua menjawab dengan alasan yang sama, yaitu ekonomi.

Haidar juga tidak menampik, bahwa kondisi ekonomi di Tanah Air masih dalam kondisi kurang bagus sehingga terdapat sejumlah orang yang memilih bertolak ke Suriah dan Irak untuk bergabung bersama ISIS.

"Memang belum bagus, semua orang juga tahu. Artinya semua butuh proses karena lima tahun ke belakang Presiden Jokowi fokus ke infrastruktur," tukasnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Radikalisme
 
Medsos Berpengaruh terhadap Perkembangan Paham Intoleransi
 
Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
 
Haidar Alwi Institute Kecam Sikap Menag Fachrul Razi Soal Repatriasi 600 WNI ex Kombatan ISIS
 
Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan
 
Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19
Jokowi Merasa Ngeri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]