Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Pilpres
Sudah 293 Ribu Orang Teken Petisi Pidanakan Petugas KPU Curang
2019-04-24 20:09:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Petisi Pidanakan Petugas KPU yang terbukti Melakukan Kecurangan yang dimuat di laman change.org , mendapat dukungan luas masyarakat. Sejak digagas empat hari lalu, petisi tersebut kini telah ditandatangani ratusan ribu orang.

Petisi ini awalnya digagas oleh Devi Nuraini Santi dan ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Terpantau pada Rabu (24/4) pukul 20.12, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 293 ribu orang lebih dan terus bertambah.

"Agar ada efek jera untuk orang orang yg tidak memegang amanah yg diserahkan padanya, dan berlaku curang. Sehingga Pemilu berikutnya tidak terjadi kecurangan lagi di Indonesia," tulis Devi terkait alasannya menggagas petisi tersebut.

Sejumlah penandatangan petisi juga mengungkapkan alasan mereka mendukung upaya pemidanaan terhadap petugas KPU yang terbukti melakukan kecurangan.

"Kecurangan sudah terlalu masif.. dikarenakan salah satu capres yang adalah petahana.. jika KPU /bawaslu tidak berlaku jujur maka HANCUR sudah negara demokrasi ini," tulis pendukung petisi bernama Zulfikar Fahmi.

"Kecurangan terlalu banyak dan kasat mata, sementara para petinggi negri ini termasuk para tokoh banyak diam dan tak mau bersuara. Kita harus menentang kecurangan supaya hasil Pemilu menjadi berkat bagi negri ini," tulis Nikson Silalahi.

"Mari tegakkan Pilpres yang Jurdil... KPU yg tdk jurdil harus berhadapan dengan Hukum," tulis Yuswar Azial tentang alasannya mendukung petisi tersebut.

Ikut menandatangani petisi Klik .(dbs/yk/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
 
Langkah Kuda Hitam Mega
 
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
 
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
 
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Medsos Berpengaruh terhadap Perkembangan Paham Intoleransi
Hadapi Rawan Pangan dan Stunting di Indonesia, Dompet Dhuafa Ajak Semua Elemen Turut Mengatasi
Jaksa Agung Melantik 3 Pejabat Esselon 1
Kakak Beradik Korban Investasi Puluhan Milyar
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]