Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Pilpres
Sudah 293 Ribu Orang Teken Petisi Pidanakan Petugas KPU Curang
2019-04-24 20:09:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Petisi Pidanakan Petugas KPU yang terbukti Melakukan Kecurangan yang dimuat di laman change.org , mendapat dukungan luas masyarakat. Sejak digagas empat hari lalu, petisi tersebut kini telah ditandatangani ratusan ribu orang.

Petisi ini awalnya digagas oleh Devi Nuraini Santi dan ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Terpantau pada Rabu (24/4) pukul 20.12, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 293 ribu orang lebih dan terus bertambah.

"Agar ada efek jera untuk orang orang yg tidak memegang amanah yg diserahkan padanya, dan berlaku curang. Sehingga Pemilu berikutnya tidak terjadi kecurangan lagi di Indonesia," tulis Devi terkait alasannya menggagas petisi tersebut.

Sejumlah penandatangan petisi juga mengungkapkan alasan mereka mendukung upaya pemidanaan terhadap petugas KPU yang terbukti melakukan kecurangan.

"Kecurangan sudah terlalu masif.. dikarenakan salah satu capres yang adalah petahana.. jika KPU /bawaslu tidak berlaku jujur maka HANCUR sudah negara demokrasi ini," tulis pendukung petisi bernama Zulfikar Fahmi.

"Kecurangan terlalu banyak dan kasat mata, sementara para petinggi negri ini termasuk para tokoh banyak diam dan tak mau bersuara. Kita harus menentang kecurangan supaya hasil Pemilu menjadi berkat bagi negri ini," tulis Nikson Silalahi.

"Mari tegakkan Pilpres yang Jurdil... KPU yg tdk jurdil harus berhadapan dengan Hukum," tulis Yuswar Azial tentang alasannya mendukung petisi tersebut.

Ikut menandatangani petisi Klik .(dbs/yk/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]