Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Standard Chartered
Standard Chartered Diselidiki terkait Transfer Dana Rp18,9 T 'Nasabah Indonesia terkait Militer'
2017-10-07 04:09:30

Standard Chartered melaporkan ke regulator setelah investigasi internal tentang dana transfer nasabah Indonesia.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Regulator di Eropa dan Asia tengah menyelidiki Standard Chartered terkait transfer dana dari Guernsey ke Singapura milik nasabah Indonesia, sebagian "terkait dengan militer."

Transfer dana sebesar US$1,4 miliar, (sekitar Rp18,9 triliun) milik nasabah asal Indonesia, dipindahkan pada akhir 2015, sebelum Guernsey menerapkan peraturan pelaporan global untuk data pajak, Common Reporting Standard, pada awal 2016, menurut Bloomberg.<

Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengatakan kepada Kontan pihaknya akan mengejar potensi pajak itu dan telah mengetahui siapa orang di balik transaksi besar itu.

Standard Chartered yang bermarkas di London namun melakukan sebagian besar bisnis di Asia, melakukan kajian internal transaksi dan melaporkan sendiri ke pihak regulator.

Proses transfer di Standard Chartered tengah diperiksa namun pihak regulator keuangan belum menyebutkan apakah karyawan bank berkolusi dengan nasabah untuk menghindari pajak, kata sumber Bloomberg.

Kasus dengan Iran dan suap di Indonesia

kantor Standard Chartered di Hong KongHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionStandard Chartered bermarkas di London namun sebagian besar bisnis di Asia.

Sementara Financial Times menyebutkan "staf bank khawatir transfer nasabah Indonesia kemungkinan memerlukan pemeriksaan lebih rinci karena mereka memiliki kaitan dengan militer dan memiliki aset bernilai puluhan juta dolar, namun pendapatan tahunan mereka hanya puluhan ribu dolar".

StanChart menutup operasi tahun lalu di Guernsey, wilayah Inggris dengan otonomi finansial dan politik sendiri. Guernsey dan wilayah lain di Channel Islands sering digunakan sebagai tempat persembunyian pajak.

Laporan ini merupakan pukulan bagi CEO StanChart, Bill Winters yang menghadapi berbagai masalah dalam dua tahun terakhir, termasuk pelanggaran sanksi Amerika terhadap Iran sampai ke isu suap di Indonesia.

Skandal ini juga membayangi upaya Winters mengangkat kembali reputasi bank ini.

Tahun lalu, Winters menyebut sejumlah staf senior melanggar etika dan menganggap mereka "di atas hukum".

StanChart membayar hampir US$1 juta untuk penyelesaian karena melakukan transaksi ilegal dengan Iran dan karena tidak memperbaiki sistem antiipemutihan uang.(kontan/BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Standard Chartered
DPR Kritik Kebijakan Kepemilikan Perbankan Oleh Asing Sampai 99 Persen
Perbanas Apresiasi Pendirian LAPSPI untuk Keadilan
UU Perbankan Terlalu Liberal
Kehilangan 10 Kilogram Emas, Pedagang Emas Gugat UU Perbankan
Sigit Purnomo: Dunia Perbankan Tidak Punya Cetak Biru Perbankan Nasional
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bertarung di Dapil Sumut 1, Camel Petir Optimis Dapat Melenggang ke Senayan
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan Suami Inneke Koesherawati Kena OTT KPK
Tsunami Media Maya, Kekerasan Bentuk Baru Tersembunyi
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]